Kelihaian DT Sang Buronan Penyelenggara Negara Dibuat Seperti Orang Bodoh

40

BISNIS BANDUNG – Djoko Tjandra, sang buronan “menggocek” banyak lembaga negara. Dalam pelariannya agar lolos dari penangkapan, dia mengelabui  lembaga negara di antaranya dengan cara mengganti nama dari Djoko Soegiarto Tjandra menjadi Joko Sugiarto Tjandra.

Setelah lebih dari 11 tahun jadi buronan karena terlibat kasus korupsi Bank Bali pada 1999, tiba-tiba saja dia muncul di Kantor Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, untuk mengurus KTP-elektronik pada 8 Juni 2020. Berbeda dengan yang dialami banyak warga lain yang harus menunggu berbulan-bulan bahkan sampai hitungan tahun untuk mendapatkan E.KTP.  “Kelihaian” Djoko Tjandra juga tampak dari cara dia “mengelabui” Imigrasi sehingga bisa masuk Indonesia. Yasonna H Laoly, Menteri Hukum dan HAM, mengatakan Imigrasi tak mendeteksi orang masuk dengan nama Djoko Tjandra. Ada dugaan ia mengganti nama, dari Djoko Soegiarto Tjandra menjadi Joko Sugiarto Tjandra. Hal itu diketahui  dari berkas putusan perkara di Mahkamah Agung (MA) nomor 12 PK/Pid.Sus/2009. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), organisasi yang fokus pada isu pemberantasan korupsi menyebutkan,  perubahan nama dilakukan di sebuah pengadilan negeri di Provinsi Papua.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman menilai, Djoko Tjandra membuat penyelenggara negara dibuat seperti orang bodoh.  “Seharusnya Djoko Tjandra sudah tertangkap di pintu imigrasi. Kalau toh lolos, seharusnya dia ditangkap di Kelurahan Grogol Selatan. Kalau pun lolos lagi, seharusnya dia ditangkap di PN Jakarta Selatan,” ungkap Habiburokhman kepada wartawan yang menghubunginya, belum lama ini. Ia menilai masuknya Djoko Tjandra memalukan semua instansi itu. Ia mendesak semua yang semestinya bertanggung jawab dievaluasi. Dari mulai Dirjen Imigrasi, Pemprov DKI Jakarta, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Agung, sampai Polri. “Tidak mungkin Djoko Tjandra bisa terus lolos kalau semua instansi tersebut bekerja dengan baik,” katanya menegaskan. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni menduga Djoko Tjandra dapat masuk ke Indonesia karenaada yang membantu . Direktur Eksekutif Institute for Security and Strategic Studies (ISeSS) Khairul Fahmi menduga memang ada oknum yang ‘bermain’ meloloskan Djoko Tjandra, tapi dia adalah bagian dari penegak hukum. “Saya menilai ini bukan persoalan sistem, melainkan soal praktik buruk dan ketidakpedulian terkait kedisiplinan,”ungkap Khairul . “Kalaupun dikatakan kecolongan, ini kecolongannya yang sistemik. Lembaga yang terkait ini, kan, bukan abal-abal. Kalau ini yang kecolongan adalah sistemnya, bagaimana mungkin kita bisa sangat ketat dalam kasus lainnya seperti jaringan teror” katanya.

Langgar kode etik

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman melaporkan, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait dugaan pelanggaran kode etik yang diatur Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2015. Alasannya, karena Azis tidak mengizinkan Komisi III DPR RI untuk melakukan RDP dengan Kepolisian RI, Kejaksaan Agung dan Ditjend Imigrasi Kemenkumham terkait permasalahan sengkarut lolosnya Djoko Soegiarto Tjandra keluar masuk wilayah Indonesia untuk memperoleh KTPel, Pasport, status bebas cekal dari NCB Interpol dan Imigrasi, mengajukan Peninjauan Kembali, memperoleh surat jalan dan surat sehat.   “Bahwa dengan tidak diizinkannya RDP Komisi III DPR atas sengkarut Djoko Tjandra oleh Azis patut diduga telah melanggar kode etik yaitu menghalang-halangi tugas anggota DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dengan berlindung dibalik aturan yang sebenarnya dapat berlaku fleksibel sesuai kepentingan dan kebutuhan yang mendesak,” kata Boyamin. Terkait  hal tersebut, Azis Syamsuddin menyebut, bahwa pelaporan Boyamin tidak tepat. Ia merasa tidak melarang RPD untuk Komisi III dan para mitranya. Karena, menurut Tatib dan keputusan Bamus, masa reses harus digunakan anggota dewan berkegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja. Yang membuat keputusan itu pimpinan DPR RI. “Saya tidak tanda tangan izin RPD Komisi III karena ada putusan Bamus dan Tatib,” ujar Azis saat dikonfirmasi wartawan, Selasa siang. (B-003) ***