Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan Ingkari Putusan Rapat Komisi IX DPR dan Menkes

274

BISNIS BANDUNG – Pemerintah pusat menaikan tarif iuran BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2020. Dinaikannya besaran iuran BPJS Kesehatan itu menyusul diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Di dalamnya tercantum semua kelas kepersertaan BPJS Kesehatan mengalami kenaikan tarif hampir 100 %.

Kenaikan iuran BPJS tersebut mendapat tanggapan dari berbagai lapisan masyarakat, khususnya  peserta BPJS. Pendapat masyarakat yang dirangkum BB , salah satunya dari Maman (65) warga  Ujungberung Kota Bandung, mengaku keberatan dengan dinaikannya  iuran BPJ oleh pemerintah.

Ia berniat mengurus penurunan kelas kepesertaan keluarganya.

“Saya mau turun kelas, dari kelas  II ke kelas III,” ujar Maman menjelaskan penurunan kelas kepesertaan BPJS.

Maman menilai, kenaikan  iuran BPJS Kesehatan yang hampir dua kali lipat tersebut sangat membebani bagi  masyarakat kelas menengah kebawah .

Diakui Maman, keluarganya yang berjumlah tiga orang, jika tetap menggunakan kepesertaan BPJS dikelas II akan berdampak pada terganggu  ekonominya yang berpenghasilan pas-pasan.

Selain itu, dirinya juga khawatir jika tetap menggunakan kepesertaan kelas II, akan menimbulkan tunggakan dalam membayar iuran . Pendapat lain warga masyarakat mengenai kanaikan iuran BPJS justru disambut baik .

Kenaiknya iuran BPJS Kesehatan dinilai akan berdampak pada perbaikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan terbaik untuk  pengobatan kesehatannya.

Sesuai dengan putusan pemerintah , tarif iuran kelas I naik menjadi Rp 160.000  dari sebelumnya Rp 80.000. Kemudian kelas II  naik menjadi Rp 110.000 dari Rp 51.000 dan kelas III naik menjadi 42 ribu dari Rp 25.500.

Ingkari kesepakatan

Reaksi kenaikan atas tarif BPJS datang dari Fraksi PKS DPR RI dengan mengajukan hak interpelasi kepada BPJS Kesehatan, terkaitan dengan iuran untuk kelas III mandiri. Kenaikan itu dinilai tidak sesuai dengan hasil keputusan rapat antara Komisi IX DPR dan Menteri Kesehatan Terawan.
“Tanggal 11-12 Desember 2019, persis 6 hari sebelum anggota DPR RI melakukan reses, Menkes menyodorkan tiga alternatif solusi untuk menutup selisih kenaikan BPJS kelas III mandiri. Tapi ternyata dari tiga alternatif itu, mereka pula yang menyepakati untuk memilih alternatif kedua, yaitu menutup selisih kenaikan premi kelas III mandiri melalui surplus pembayaran klaim PBI yang diterima oleh BPJS,” kata Wakabid Kesra F-PKS DPR Netty Prasetyani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, belum lama ini.

Menurut Netty, pemerintah tidak melaksanakan hasil rapat  dan tetap menaikkan iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020. Netty menyebut pemerintah dan BPJS Kesehatan dinilai mengingkari kesepakatan rapat.

“Pemerintah tidak mengindahkan dan tidak melaksanakan hasil rapat tanggal 12 Desember 2019 bahwa  kita minta mereka untuk menjamin tidak ada kenaikan per 1 Januari 2020. Namun kenyataannya, pada tanggal 1 Januari 2020 yang lalu, kenaikan itu tetap dilaksanakan ,  termasuk untuk kelas III mandiri, pekerja bukan penerima upah, dan bukan pekerja,”ungkap Netty.

“Dengan demikian, jelas bahwa pemerintah dan BPJS Kesehatan telah mengingkari kesepakatan serta telah mengabaikan tidak melaksanakan keputusan rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan berdasarkan kesimpulan rapat yang telah dibuat Ini  perlu ada penjelasan. Karena itu kita membentuk usul hak interpelasi,”  ujar Netty. (B-003)***