Kerugian Akibat Bencana Capai Rp30 Triliun/Tahun

22
Kerugian Akibat Bencana Capai Rp30 Triliun/Tahun

BISNIS BANDUNG–  Jumlah bencana di Jawa Barat setiap tahun trendnya  mengalami peningkatan, baik dari jumlah kejadian maupun jumlah kerugian material dan juga korban jiwa.  Penyebabnya daya dukung lingkungan semakin turun  karena kerusakan lingkungan yang mempertinggi angka kerentanan.

Sedangkan  kemampuan atau kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman  tidak mengalami peningkatan. Secara nasional menurut BNPN kerugian akibat bencana, mencapai angka Rp 30 triliun setiap tahunnya.

“Bencana yang kerap terjadi di Jabar adalah banjir, banjir bandang dan longsor. Seraing terjadi di wilayah Selatan dan Barat, seperti Kab. Garut, Kab.Tasikmalaya, Kab.Ciamis, Kab.Cianjur, Kab/Bogor dan Kab.Sukabumi. Khusus banjir Rob kerap terjadi di Kab.Indramayu dan Kab.Bekasi,” tutur Bidang Advokasi Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Jabar, Dadang Sudardja  kepada Bisnis Bandung,  Senin (26/10/2020) di Bandung.

Penyebab bencana banjir dan longsor   selain secara geografis daerahnya  rawan terjadi bencana, juga dipicu oleh kerusakan lingkungan. Banjir, banjir bandang dan longsor selain dipicu oleh intesitas curah hujan yang tinggi, tetapi juga ada faktor lain yang menambah kerentanan, yaitu kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh tekanan aktifitas pembangunan yang tidak terkendali. Baik untuk kepentingan perumahan, permukiman, industri, juga ketidaksiapan masyarakat karena kurangnya pengetahuan dalam memahami karakterisitik ancaman, kerentanan dilingkungannya.

Menurut Dadang,  upaya pemerintah untuk pencegahan dan penanggulangan bencana seperti apa dan bagaimana,   masih belum optimal. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana masih belum berjalan dengan baik. Masih belum menjadi ruh dalam aktivitas pembangunan. Hal lain juga partisipasi masyarakat juga masih kurang.

Kesadaran  warga dan pengusaha terhadap lingkungan masih jauh dari apa yang diharapkan. Indikatornya  soal sampah misalnya, sampai hari ini sampai masih menjadi persoalan.

Pencemaran sungai, seperti sungai Citarum yang masih saja ditemukan banyak limbah yang masuk ke badan sungai, juga DAS – DAS lainnya.

Masih banyak juga perusahaan yang masih mempergunakan energi kotor seperti batubara yang mencemari udara. Bekas tambang terutama galian C masih banyak ditemukan dibiarkan begitu saja dan berpotensi longsor dan banjir bandang  saat  musim penghujan. Ini adalah fakta yang tidak terbantahkan.

Aktivis lingkungan ini mengimbuhkan, fakta yang disampaikan diatas menunjukan pengawasannya juga lemah. Apalagi dari legislatif. Legislatif kecenderungannya hanya menerima pengaduan saja dari masyarakat, kalau sudah rame dan menjadi konflik, biasanya baru ramai ramai turun ke lapangan. Dan  anggaran untuk urusan lingkungan dan kebencanaan itu sangat kecil.

Kuncinya sederhana, semua harus memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Tegakan hukum dan aturan. Jadilah masyarakat yang kritis dan bertanggungjawab untuk tidak melakukan hal – hal yang dapat merusak lingkungan dan dapat menimbulkan bencana. Untuk para biokrat dan politisi Jadilah biokrat dan politisi yang bertangggungjawab, tidak hanya memikirkan  kepentigan pertumbuhan ekonomi saja dengan tidak memperhitungkan daya dukungan ekologis.

Pemerintah harus memiliki kemampuan manajemen bencana/tata kelola kebencanaan yang adaptif dengan mengutamakan kerja kolaborasi antar pemangku kepentingan dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pengurangan risiko bencana.

Urusan kebencanaan bukan lagi menjadi tanggung jawab BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) tetapi harus menjadi tanggung jawab semua. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam setiap sector harus dipastikan terlaksana.

“Kalau saya ditanya butuh modal atau faktor apa supaya agar terwujud?. Jawabnya butuh keseriusan untuk mau bekerjasama. Regulasi yang menjadi payung hukum sudah ada. Ahli kebencanan dan para pakar kita juga punya. Pertanyaannya mau engga kita bekerjasama dan sama sama berkerja serta berusaha  menurunkan kerentanan, meningkatkan kapasitas dalam menghadapi ancaman,  sehingga bisa meminimalisasi risiko apabila terjadi bencana,” pungkasnya. (E-018)***