Ketua KPK Diduga Terima Gratifikasi Wana : Ada Konflik Kepentingan

4

BISNIS BANDUNG – Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri ke Bareskrim Polri. Laporan terkait dugaan gratifikasi penyewaan Helikopter saat Firli bertandang ke Palembang, Sumatera Selatan. Firli terdiam saat ditanya wartawan mengenai hal tersebut seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III DPR. Begitu keluar ruangan,  sejumlah pewarta langsung  “menyerbu” Firli dengan berbagai pertanyaan.

“Bapak dilaporkan oleh ICW ke Mabes Polri, apa tanggapannya?” tanya awak media

Awak media meminta tanggapan Firli soal dirinya dilaporkan ke Bareskrim oleh ICW. Namun, ia tetap bergeming tidak menjawab hingga tiba di pintu keluar dan Firli langsung meluncur dengan mobil yang sudah menunggunya.

“ICW menyampaikan informasi dan laporan terkait dengan dugaan kasus penerimaan gratifikasi yang diterima oleh ketua KPK Firli Bahuri terkait dengan penyewaan helikopter,” ucap peneliti ICW, Wana Alamsyah kepada wartawan, Kamis (3/6/21).

Firli dua kali kena sanksi

Dugaan gratifikasi itu, lanjut  Wana, karena adanya informasi soal biaya sewa helikopter yang berbeda dengan pernyataan Firli. Saat proses sidang etik di Dewan Pengawas (Dewas), Firli menyebut harga sewa helikopter per -jam sekitar Rp 7 juta. Sehingga, selama 4 jam menyewa tagihan yang harus dibayar sebesar Rp 30,8 juta.

“Tapi kemudian kita mendapatkan informasi lain dari penyedia jasa lainnya, bahwa harga sewa per-jam, yakni 2.750 USD atau sekira Rp 39,1 juta rupiah,” kata Wana.

Jika ditotal, menurut Wana, kocek yang seharusnya dikeluarkan Firli untuk menyewa helikopter tersebut mencapai sebesar Rp172,3 juta untuk empat jam penerbangan. Jika mengacu pada harga sewa temuan ICW Rp 39,1 juta/jam. Sehingga ada dugaan perbedaan antara pengakuan Firli dengan informasi yang didapat tersebut.

Baca Juga :   Fachrul Razi : Kesalahan Di Kemenag Ada Pesantren Bodong Menerima Bantuan

Wana menduga dalam penyewaan helikopter itu juga diduga ada konflik kepentingan. Di mana, salah satu komisaris PT Air Pasific Utama selaku pemilik jasa penyewaan helikopter itu pernah dipanggil menjadi saksi dalam kasus izin Meikarta yang ditangani KPK.  Dengan dasar-dasar itulah, Wana melaporkan Firli, sehingga, nantinya Polri yang akan mengusut ada tidaknya tindak pidana gratifikasi atas penggunaan helikopter yang digunakan Firli. “Kami menganggap bahwa dan mengidentifikasi bahwa apa yang telah dilakukan Firli Bahuri, terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi ini telah masuk dalam unsur-unsur pasal 12 B Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001,”ungkap Wana. Sebelumnya, Firli Bahuri telah kena sanksi gara-gara naik heli. Dewan Pengawas KPK menjatuhi Firli sanksi ringan berupa teguran tertulis 2. Ketua KPK itu terbukti melanggar kode etik karena memakai helikopter milik PT Air Pasifik Utama. Helikopter mewah itu digunakan Firli dan keluarga untuk perjalanan dari Palembang ke Baturaja  (pergi pulang) Sumatera Selatan, pada Sabtu, 20 Juni 2020 dan perjalanan dari Palembang ke Jakarta pada Minggu, 21 Juni 2020. (B-003) ***