Ketua KPK Sewenang – wenang Menonaktifkan  Penyidik

16

BISNIS BANDUNG – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menilai Ketua KPK Firli Bahuri telah betindak sewenang-wenang dengan menonaktifkan para pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan .

Hal itu disampaikan Novel menyikapi Surat Keputusan (SK) yang diteken Firli terkait penonaktifan 75 pegawai yang dinyatakan tak lulus asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN). SK tersebut mencantumkan diktum penyerahan tugas dan tanggung jawab ke-75 pegawai yang dinyatakan tak lulus TWK kepada atasan masing-masing.

“Isinya  meminta agar pegawai dimaksud menyerahkan tugas dan tanggung jawab atau nonjob,” ungkap Novel. Menurutnya, tindakan Ketua KPK yang sewenang-wenang lewat pesan singkat, Selasa (11/5/2021). Dikemukakan Novel , semestinya SK tersebut hanya berisi pemberitahuan hasil asesmen TWK. Novel menilai, tindakan sewenang-wenang dan berlebihan dari seorang Ketua KPK perlu menjadi perhatian.

Menurutnya , tindakan tersebut  menggambarkan masalah yang sesungguhnya. Akibat dari tindakan sewenang-sewenang tersebut para penyidik atau penyelidik yang tengah menangani perkara harus berhenti menjalankan tugasnya. Disebutkan Novel, masalah seperti ini merugikan kepentingan seluruh pihak dalam agenda pemberantasan korupsi. Dan semakin menggambarkan adanya ambisi untuk menyingkirkan pegawai-pegawai berintegritas dengan segala cara.

Menyerahkan tugas

Firli menandatangani SK pada tanggal 7/5/21i Jakarta. Ketua Wadah KPK Yudi Purnomo Harahap membenarkan, bahwa sebagian besar pegawai KPK telah menerima SK  yang berisi ketentuan penonaktifan 75 pegawai KPK dari tugas-tugasnya lantaran mereka tak lolos TWK yang menjadi bagian  proses alih status  menjadi ASN.

“Benar bahwa SK dari ketua KPK sudah diterima oleh sebagian besar pegawai yang tidak memenuhi syarat dan diminta dalam SK itu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya kepada atasan langsungnya,” kata Yudi , Selasa (11/5/2021). “Ini artinya penyelidik dan penyidik yang TMS (tidak memenuhi syarat)  tidak bisa lagi melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan dan harus menyerahkan perkaranya kepada atasannya,” ujar Yudi.  Sementara itu KPK membantah menonaktifkan pegawai KPK , mereka bukan dinonaktifkan. Namun, dalam pelaksanaan tugas, mereka berdasarkan arahan langsung dari atasan. (B-003) ***

Baca Juga :   Gedung Sate Menjadi Lokasi Wisata Sejarah dan Budaya