Ketua LPM NU Arifin : Memutuskan Mundur Program Organisasi Penggerak Yang Diinisiasi Kemendikbud Janggal

4

BISNI BANDUNG –  Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama (NU) memutuskan mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP) yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Langkah serupa sebelumnya juga diambil Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Ketua Lembaga Pendidikan Maarif NU, Arifin Junaidi menilai, program ini dari awal sudah janggal. Dia mengaku, pihaknya dimintai proposal dua hari sebelum penutupan.

“Kami nyatakan tidak bisa bikin proposal dengan berbagai macam syarat dalam waktu singkat, tapi kami diminta ajukan saja syarat-syarat menyusul. Tanggal 5 Maret lewat website mereka dinyatakan proposal kami ditolak,” ungkapnya, Rabu (22/7/2020).

Arifin merasa heran, pasalnya pihak Kemendikbud kembali menghubungi Lembaga Pendidikan Maarif NU untuk melengkapi syarat-syarat. Kala itu,  pihaknya diminta menggunakan badan hukum sendiri bukan badan hukum NU.

“Kami menolak dan kami jelaskan badan hukum kami NU,” tegasnya.

Esok harinya, lanjut dia, Kemendikbud kembali meminta surat kuasa dari PBNU. Padahal syarat tersebut tidak sesuai dengan AD/ART.

“Kami terus didesak, akhirnya kami minta surat kuasa dan memasukannya di detik-detik terakhir,” ujar Arifin.

Rabu (22/7/2020), diakui Arifin , pihaknya mendadak dihubungi untuk mengikuti rapat koordinasi. Padahal saat itu, belum ada surat keterangan penetapan program Kemendikbud itu.

“Tadi pagi kami dihubungi untuk ikut rakor pada  pagi tadi, saya tanya rakor apa dijawab rakor POP, saya jawab belum dapat SK penetapan penerima POP dan undangan, dari sumber lain kami dapat daftar penerima POP, ternyata banyak sekali organisasi/yayasan yang tidak jelas ditetapkan sebagai penerima POP,” ungkapnya.

Arifin menerangkan, saat ini Lembaga Pendidikan Maarif NU sedang fokus menangani pelatihan kepala sekolah dan kepala madrasah , 15 % dari total sekolah/madrasah sekitar 21.000 orang. Mereka yang ikut pelatihan harus melatih guru-guru di satuan-satuan pendidikannya (Satpen) masing-masing. Sementara POP harus selesai akhir tahun ini.

“Meski kami tidak ikut POP kami tetap melaksanakan program penggerak secara mandiri,” tambah Arifin. (B-003) ***