Kisruh Awak Transportasi Berakhir?

253

BISNIS BANDUNG- Serangkaian ketentuan bakal dikenakan terhadap moda transportasi online. Termasuk, pemasangan stiker pada kendaraan, kepemilikan SIM Umum bagi pengemudinya sampai kewajiban keikutsertaan dalam asuransi transportasi. Revisi peraturan Kemenhub tersebu diharapkan mengakhiri polemik atau kekisruhan di tubuh transportasi konvensional dan online belakangan ini.

Kemenhub , baru-baru ini menggelar kegiatan sosialisasi Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, di Hotel Holiday Inn Pasteur Kota Bandung.
Menurut Inspektur Jenderal Kementrian Perhubungan, Wahyu Satrio Utomo, dalam revisi yang akan diberlakukan pada 1 November 2017 tersebut, terdapat 14 pasal dan 9 substansi yang dicabut dari peraturan menteri sebelumnya.

Revisi ini merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor 37/P.Hum/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Permohonan Hak Uji Materiil Terhadap Peraruran Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017. “Substansi pada rumusan rancangan peraturan menteri ini di antaranya adalah penggunaan argometer taksi, penentuan tarif, wilayah operasi, dan kuota untuk transportasi online,” ujar Wahyu.

Subtansi lain yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah persyaratan kepemilikan minimum lima kendaraan untuk membuat koperasi, bukti kepemilikan kendaraan bermotor, ketentuan operasi sesuai domisili TNKB, kepemilikan sertifikat registrasi uji tipe (SRUT), dan peran aplikator, yang harus dimiliki pelaku transportasi online.

Selain itu, hal penting lainnya yang dibahas adalah penggunaan stiker khusus untuk menandai kendaraan online, penggunaan SIM umum untuk pengemudinya, setiap transportasi online wajib ikut asuransi transportasi, dan penggunaan aplikator dan pemantauan oleh pemerintah.
Sedangkan menyangkut argometer taksi, menurut Wahyu, besaran tarif angkutan sesuai yang tercantum pada argometer atau pada aplikasi berbasis teknologi informasi. Selain itu, pembayaran dilakukan berdasarkan besaran tarif yang tercantum pada aplikasi teknologi informasi dengan bukti dokumen elektronik.

Untuk penetapan tarif angkutan sewa khusus, kata dia, dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa transportasi melalui aplikasi teknologi informasi dengan berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah. Namun, tarif batas atas dan tarif batas bawahnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas usulan dari Kepala BPTJ atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Jabar, Haris Yuliana menyatakan keberadaan transportasi aplikasi (daring/online) tidak bisa dibendung atau dihapuskan karena besarnya kebutuhan masyarakat terhadap jasa berbasis teknologi berbiaya murah tersebut.

“Keberadaan transportasi berbasis teknologi ini tidak bisa dihapuskan. Aturan dan pelarangan terhadap transportasi jenis ini tidak bisa dihapuskan. Apalagi keberadaannya, memberikan kemudahan bagi masyarakat,” katanya.

Polemik yang terjadi akibat keberadaan transportasi daring vs transportasi konvensional saat ini adalah percepatan teknologi seiring dengan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap jasa ini.

Sehingga, keberadaan transportasi da­ring ini berkembang cepat sementara itu hingga saat ini belum ada aturan yang menjadi payung hukumnya sehingga menimbulkan polemik di lapangan.

Ia menuturkan kondisi yang terjadi saat ini harus menjadi sebuah peringatan keras bagi semua stakeholder. Dengan kata lain, stakeholder yang terkait dengan transportasi ini kecolongan sehingga belum mempersiapkan peraturan terkait keberadaan tranportasi berbasis online ini. “Dan memang harus diakui bahwa kita kecolongan. Makanya harus segera disikapi dengan bijak,” kata dia. (B-002)***