Komnas HAM RI Terkesan Melakukan Jual Beli Nyawa Choirul : Bentuk Peristiwa Pelanggaran HAM

10

BISNIS BANDUNG – Komnas HAM RI terkesan melakukan ‘jual beli nyawa’,  pada satu sisi memberikan legitimasi atas penghilangan nyawa terhadap dua korban lewat konstruksi narasi tembak-menembak yang sesungguhnya masih patut dipertanyakan,” ujar Ketua Tim Advokasi Korban Tragedi 7 Desember 2020 , yakni penembakan anggota FPI oleh polisi.

“Terkait peristiwa KM 50 , terdapat 4 orang masih hidup dalam penguasaan resmi petugas negara yang kemudian ditemukan tewas, maka peristiwa tersebut merupakan bentuk peristiwa pelanggaran HAM,” kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (8/1).

Tim Advokasi Korban Tragedi 7 Desember 2020 mengkritik keras hasil investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) soal penembakan 6 orang laskar Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta-Cikampek KM 50.

Ketua Tim Advokasi Korban Tragedi 7 Desember 2020 Hariadi Nasution mempertanyakan alasan Komnas HAM hanya menetapkan pelanggaran HAM pada kematian 4 dari 6 orang laskar FPI.

“Komnas HAM RI terkesan melakukan ‘jual beli nyawa’,  pada satu sisi memberikan legitimasi atas penghilangan nyawa terhadap dua korban lewat konstruksi narasi tembak-menembak yang sesungguhnya masih patut dipertanyakan,” kata Hariadi menegaskan lewat keterangan tertulis kepadaCNNIndonesia.com, Senin (11/1) yang dikutip Bisnis Bandung.com

Hariadi menilai investigasi Komnas HAM hanya memakai sumber informasi dari satu pihak, yaitu kepolisian. Tim Advokasi menyesalkan kejadian itu.

Tim juga menyesalkan berhenti pada status pelanggaran HAM dan rekomendasi untuk menempuh proses peradilan pidana. Mereka menginginkan kasus penembakan 6 orang laskar FPI diselesaikan di pengadilan HAM.

“Karena menurut kami peristiwa tragedi 7 Desember 2020 yang terjadi di Karawang, adalah jelas pelanggaran HAM berat,” ungkap  Hariadi.

Sebelumnya, Komnas HAM menyatakan polisi melakukan pelanggaran HAM karena menembak empat orang laskar FPI pada kejadian bentrok di Tol Jakarta-Cikampek KM 50.

Baca Juga :   Menpan Resmikan MPP Sumedang Sebagai Alat Interaksi Masyarakat dan Pemerintah

Komnas HAM mengatakan kematian dua orang laskar FPI lainnya tidak termasuk dalam pelanggaran HAM. Sebab keduanya meninggal dunia dalam eskalasi bentrokan polisi dan laskar FPI.

“Terkait peristiwa KM 50 ke atas, terdapat 4 orang masih hidup dalam penguasaan resmi petugas negara yang kemudian ditemukan tewas, maka peristiwa tersebut bentuk peristiwa pelanggaran HAM,” kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (8/1). (B-003) ***