Komnas HAM : Sejauh Ini Pelakunya Belum Ditemukan Tewasnya 10 Warga Sipil Saat Demonstrasi Hasil Pilpres 2019

19

BISNIS BANDUNG – Wakil Ketua Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia Hairansyah menyebut , tahun  2019 merupakan tahun suram penegakan HAM di Indonesia. Hal itu di antaranya ditandai dengan tewasnya 10 warga sipil saat demonstrasi terhadap hasil Pilpres 2019 yang sejauh ini pelakunya belum ditemukan .

“Tahun 2019 ini adalah tahun suram penegakan HAM,” ujar Hairansyah dalam konferensi pers virtual tahunan Komnas HAM , belum lama ini.

Selaian itu , juga ditandai dengan tewasnya lima demonstran saat demonstrasi terhadap pengesahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru. Sepanjang tahun 2019  Komnas HAM menerima 2.757 aduan kasus HAM .

Aduan tersebut , terbanyak berasal dari DKI Jakarta tercatat 421 pengaduan. Pengaduan di Jakarta didominasi sengketa ketenagakerjaan, yakni sebanyak 69 laporan. Kemudian, disusul oleh Sumatra Utara dengan 273 aduan yang didominasi oleh kasus sengketa lahan yang mencapai sebanyak 64 aduan.

Selain itu, tercatat ada 73 kasus pelanggaran HAM terhadap masyarakat sipil pembela HAM pada 2019.  Sebanyak  27 kasus di antaranya dilakukan oleh polisi.

“Sehingga memang di dalam catatan kita salah satu faktor pelanggaran HAM juga dilakukan aktor negara. Ini menjadi penting saya kira dalam catatan 2019,” kata Hairansyah.

Bertemu Presiden

Pada kesempatan terpisah pihak Komnas HAM menyampaikan soal penyelesaian konflik agraria yang dalam laporan Komnas HAM banyak kasusnya. Hal itu disampaikan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin pekan lalu.

Dikemukakan Ahmad , pihaknya telah menawarkan sejumlah penyelesaian yang lebih komperhensif dalam konflik agraria. Salah satunya dengan pendekatan yang melibatkan tokoh masyarakat.

“Melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang mendampingi keluarga korban dan kementerian terkait,” ujar Ahmad.

Baca Juga :   Tips Merawat Layar Ponsel Pintar

Beberapa kementerian yang berkaitan dengan konflik agraria adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan.

“Kementerian – kementerian tersebut berkaitan lantaran banyak kasus konflik agraria yang berkaitan dengan barang milik negara (BMN),” ungkap Ahmad menambahkan. (B-003) ***