Kontras :Polisi Mengintimidasi Dan Ancam Jurnalis Merampas Alat Dan Menghapus Paksa Rekaman Kekerasan

50

BISNIS BANDUNG – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengungkapkan, hingga Kamis (15/10/2020) menerima 20 aduan tindak kekerasan aparat dan 234 aduan penangkapan sewenang-wenang pada demonstrasi tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Jakarta.

Wakil Koordinator III Kontras, Rivanlee Anandar menyebut, 20 tindak kekerasan tersebut terdiri dari 1 tindak intimidasi, 4 tindak penganiayaan, 7 penangkapan sewenang-wenang, 4 perampasan dokumentasi dan 4 penembakan gas air mata. Berdasarkan data aduan, korban yang melapor meliputi tim medis, jurnalis dan warga sipil. Empat orang tenaga medis dan lima jurnalis  menderita luka-luka.  Menurut data aduan yang masuk ke Kontras,  total sejak 6 Oktober 2020 terdapat 1.289 warga sipil yang ditangkap. Demonstrasi pada Selasa lalu digelar Persatuan Alumni (PA) 212 dan beberapa ormas Islam. Mereka menggelar demo di sekitar Istana Negara, Jakarta. Demonstrasi yang diberi nama “Aksi 1310 Tolak UU Ciptaker/Cilaka” tersebut berlangsung pada pukul 13.00-16.00 WIB. Namun, setelah itu beberapa demonstran terlibat kericuhan yang memicu tembakan gas air mata dari pihak aparat gabungan. Sementra demonstrasi pada pekan sebelum digelar kaum buruh dan mahasiswa,  Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan ( Kontras) Surabaya menyebut, polisi melakukan aksi kekerasan dan bertindak sewenang-wenang saat membubarkan aksi demontrasi tolak UU Omnibus Law, Kamis (8/10/2020) lalu. Hasil monitoring Kontras Surabaya, setidaknya ada 7 bentuk tindak kekerasan dan aksi sewenang-wenang polisi dalam membubarkan massa demonstrasi. Pertama, menangkap demonstran yang tidak terlibat dalam aksi penyerangan.      Kedua, melakukan kekerasan kepara relawan medis, massa aksi yang tidak bersenjata dan massa aksi yang tidak melawan saat ditangkap. “Ketiga, polisi menyerang Sekretariat PMKRI yang digunakan untuk posko kesehatan selama aksi di Surabaya ,” kata Koordinator Kontras Surabaya Rahmat Faisal, di kantornya Rabu (14/10/2020). Keempat, polisi mengintimidasi dan mengancam jurnalis yang mendokumentasi kerusuhan dengan cara merampas alat yang digunakan dan menghapus paksa hasil dokumentasi. Kelima, , polisi menghalangi akses informasi mengenai data pasti siapa saja dan berapa keseluruhan jumlah massa aksi yang ditangkap, termasuk status penahanannya, sehingga tim advokasi mengalami kesusahan dalam bantuan hukum. Keenam, polisi sampai saat ini belum memberikan informasi detil tentang jumlah dan jenis barang-barang yang dirampas selama aksi kerusuhan. “Terakhir, atau ketujuh, polisi melakukan kekerasan dan tindakan tidak manusiawi kepada tersangka anak di bawah umur selama proses penangkapan,” ungkap Rahmat. Aksi polisi tersebut menurutnya melanggar sejumlah aturan Polri sendiri dan undang-undang , antara lain, Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pengimplementasian HAM dalam setiap kerja Kepolisian.

Refresif

Pengamanan yang dilakukan kepolisian RI dalam aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di sejumlah daerah di Indonesia menjadi sorotan.

Bahkan, tak hanya dituding represif, petugas dikabarkan kerap menindak orang yang tidak bersalah saat pengamanan unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja.

Terakhir, dosen berinisial AM mengalami aksi kekerasan dan salah tangkap saat demo tolak Omnibus Law berujung ricuh di Makassar, Sulawesi Selatan.

Kejadian serupa juga dialami sejumlah jurnalis yang tengah liputan aksi demontrasi.

Menanggapi hal itu, Karo Penmas Humas Polri Brigjen Awi Setyono meminta masyarakat untuk aktif melaporkan apabila adanya oknum personel yang diduga melanggar SOP ketika pengamanan unjuk rasa ke Propam Polri. Laporan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan menyelidiki , apabila memang ditemukan unsur pelanggaran dalam pengamanan personel tersebut. Pihaknya kan menindak tegas apabila ditemukan unsur pelanggaran. (B-003) ***