Korban Pasal Karet UU ITE Sangat Tinggi Tingkat Penghukuman Mencapai 96,8%

12

BISNIS BANDUNG – Mendekati jumlah 700 orang dipenjara karena pasal karet dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sepanjang 2016-2020, menurut kajian lembaga reformasi hukum. Atas dasar itu, Presiden Jokowi dan DPR didesak mencabut semua pasal karet dalam UU ITE yang kerap kali menjadi alat mengkriminalisasi ekspresi dan pendapat masyarakat.

“Akan jadi basa-basi dan omong kosong kalau tidak melakukan pencabutan atau secara besar-besaran merombak ketentuan-ketentuan pidana di dalam undang-undang ITE,” ujar Erasmus Napitupulu, direktur eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Selasa (16/02).

Pernyataan itu menanggapi menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa dirinya bakal mendorong revisi undang-undang tersebut lantaran maraknya warga saling lapor dan kasus kriminalisasi.

Dalam kurun 2016-2020, UU ITE dengan pasal karetnya telah menimbulkan tingkat penghukuman atauconviction rate mencapai 96,8% (744 perkara) dengan tingkat pemenjaraan sangat tinggi, mencapai 88% (676 perkara), demikian menurut data yang dihimpun koalisi masyarakat sipil.

Laporan perkumpulan pembela kebebasan berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet) menyimpulkan bahwa jurnalis, aktivis dan warga kritis paling banyak dikriminalisasi dengan menggunakan pasal-pasal karet yang cenderung multitafsir dengan tujuan membungkam suara-suara kritis.

Berdasar pemantauan yang dilakukan oleh LBH Pers, selama 2020 terdapat 10 jurnalis yang sedang melaksanakan kerja kerja pers dilaporkan menggunakan ketentuan pasal – pasal dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Adapun pasal yang kerap digunakan adalah pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian.

Undang-undang ini pertama kali disahkan pada 2008 dan telah direvisi pada 2016 lalu. Kala itu, revisi undang-undang itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga :   3 Penggerak Ekonomi Jabar Saat Pandemi

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah  membuka ruang untuk merevisi Undang-Undang ITE, jika implementasi beleid itu dirasa tak memenuhi rasa keadilan.

“Kalau undang-undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, undang-undang ITE ini, karena di sinilah hulunya,” ujar Jokowi ketika memberikan pengarahan kepada pimpinan TNI dan Polri di Istana Negara pada Senin (15/02) malam.

“Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Jokowi juga mengimbau kepolisian untuk lebih selektif dalam menerima pelaporan pelanggaran Undang-Undang ITE, menyusul makin banyak warga yang saling melaporkan ke kepolisian.

“Kalau undang-undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini,” kata Presiden Joko Widodo

“Hati-hati, pasal-pasal yang bisa menimbulkan multi-tafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Penuh dengan kehati-hatian. Buat pedoman interpretasi resmi terkait undang-undang ITE, biar jelas,” kata Jokowi.

Tidak dukung masuk penjara

Direktur Eksekutif SAFEnet, Damar Juniarto, imbauan Presiden  agar kepolisian selektif untuk tidak mengkriminalisasi, semestinya berlaku bagi semua warga negara, bukan hanya pendukungnya saja.

“Karena yang kita hadapi saat ini adalah mudah untuk tidak dijerat UU ITE, pastikan Anda dukung pemerintah. Kalau Anda nggak dukung pemerintah, maka lebih mudah masuk penjara,” tegas Erasmus.

Sejumlah orang, baik warga dan tokoh ternama, telah menjadi korban pasal karet dalam UU ITE, antara lain,  musisi Jerinx, aktivis Dandy Dwi Laksono, Buni Yani, hingga Baiq Nuril Maknun—seorang guru honorer asal Mataram, Lombok.

UMBER GAMBAR,ANTARA/PUSPA PERWITASARI

“Masyarakat melihat bahwa dengan tingkat penghukuman yang tinggi, 96,8% dari kasus-kasus yang diamati koalisi masyarakat sipil dari 2016-2020, juga dengan tingkat pemenjaraan yang sama tingginya,” ungkap Damar.

Baca Juga :   Mahfud MD : Kondisi Hukum Di Indonesia Kacau Merekayasa Pasal, Menghilangkan Barang Bukti, Hukum Diindustrikan

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, politisi Partai Golkar  mengatakan akibat pasal karet itu banyak warga saling melaporkan pihak yang berseberangan karena masalah kecil di media sosial.

“Masyarakat sudah jenuh dengan pasal pencemaran nama baik dan penghinaan. Itu saja yang kita dengar jika terjadi pelaporan mengatasnamakan UU ITE ribut di media sosial, itu saja yang dipakai seseorang untuk melaporkan ke pihak kepolisian,” ujar Azis.

Sementara  Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengatakan, kepolisian akan mengedepankan edukasi, persuasi dan mengupayakan restorative justice.

“Ini juga dalam rangka untuk menjaga agar penggunaan pasal-pasal yang dianggap pasal karet dalam UU ITE ini tentunya berpotensi untuk kemudian digunakan untuk melaporkan atau saling melaporkan, lebih dikenal dengan istilah mengkriminalisasi dengan Undang-Undang ITE ini bisa ditekan dan ke depan penggunaan ruang cyber tetap bisa kita jaga dengan baik,” ujar Listyo Sigit menambahkan. (B-003) ***