KPK Dan Kejagung Tangani Kasus Mega Korupsi Era Pemerintahan Jokowi

517

BISNIS BANDUNG – Kasus kejahatan mega korupsi era pemerintahan Jokowi yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kejaksaan Agung (Kejagung) kurang lebih di antaranya , kasus Bansos  Rp 5.900.000.000 , Asabri Rp 23.000.000.000.000, Jiwasrya Rp 17.000.000.000.000, BPJS Rp 47.000.000.000.000 .Total Rp 91.900.000.000 . Belum termasuk kasus korupsi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang tengah disidik Kejagung dan KPK.

Terkait korupsi di Kementrian Kelautan dan Perikanan , KPK  memanggil lima saksi dalam kasus suap ekspor benih lobster yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Kelima saksi berasal dari unsur swasta dan dipanggil sebagai saksi untuk Edhy.

“Dipanggil sebagai saksi untuk tersangka EP,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis, 11/2/21) kepada wartawan.

Kelima saksi yang dipanggil, yakni seorang ibu rumah tangga, Siti Rogayah ( karyawan swasta) Ken Widharyuda Rinaldo (karyawan swasta) serta  Heryanto , Noer Syamsi Zakaria dan Miliardso Ing Morah.

Dalam perkara ekspor benur ini KPK menetapkan 7 tersangka. Selain Edhy, KPK telah menetapkan enam orang tersangka lain, yaitu Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Safri, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas Andreau Pribadi Misata, Sekretaris Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Amiril Mukminin.

Kemudian pengurus PT ACK Siswadi, staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih, dan Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito.

KPK menduga melalui perusahaan ini, Edhy Prabowo dan kawan-kawan menerima sebagian duit pengangkutan. PT ACK memasang tarif pengangkutan Rp 1.800 per ekor. Uang hasil ekspor itu kemudian diduga masuk ke rekening pemegang PT ACK, Ahmad Bahtiar dan Amri. KPK menduga kedua orang itu adalah nominee dari Edhy Prabowo.

Baca Juga :   Sejak Januari – Juni 2020 KPK  Menerima Laporan Kasus Suap Senilai Rp 14 Miliar

Sementara  Kejaksaan Agung telah menyita aset tanah milik tersangka kasus korupsi PT Asabri Benny Tjokrosaputro yang ada di Kecamatan Cibadak, Kalang Anyar dan Rangkas, Kabupaten Lebak, Banten. “Total aset tanah yang disita di tiga kecamatan  seluas 33 hektar yang terdiri dari 158 sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). “ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Kamis (11/2/2021). Seebelumnya menurut Direktur Jam Pidsus Febrie Adriansyah , pihak Kejagung telah menyita 194 hektar tanah Benny Tjokro , terdiri atas 566 bidang tanah HGB. “Penyitaan tanah (aset Asabri) 566 bidang tanah di daerah Maja, Kabupaten Lebak, seluas 194 hektar. Semuanya atas nama Benny Tjokrosaputro,” kata Febrie di Jakarta,  Rabu (10/2/2021). Aset tanah milik Benny itu diduga kuat berkaitan dengan kasus korupsi PT Asabri. Aset itu disita untuk menutupi kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi di PT Asabri. Pada Senin (1/2/2021) lalu, Kejaksaan Agung menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di PT Asabri. Dua di antaranya adalah Heru Hidayat selaku Direktur PT Trada Alam Minera dan Direktur PT Maxima Integra dan Benny Tjokrosaputro selaku Direktur PT Hanson Internasional. Ada pula LP selaku Direktur Utama PT Prima Jaringan. Seluruh kegiatan investasi PT Asabri pada 2012 sampai 2019 sepenuhnya dikendalikan oleh Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro  dan LP. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sedang menghitung total kerugian keuangan negara akibat korupsi di PT Asabri utuk sementara ini, kerugian negara ditaksir mencapai Rp 23,73 triliun.  (B-003) ***