KPK: Idealnya Ditangani Pihaknya Korupsi Yang Dilakukan Penegak Hukum

77

BISNIS BANDUNG – Dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum lebih baik ditangani oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) . Menurut Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango , hal tersebut dapat menumbuhkan rasa kepercayaan publik atas proses hukum terhadap pelaku yang berstatus aparat penegak hukum.

Nawawi mengapresiasi penanganan Kejaksaan Agung terkait dugaan pemerasan puluhan Kepala Sekolah terkait dana BOS oleh pejabat Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu (Inhu) Riau. Dalam kasus ini Kejagung sudah menetapkan tiga pejabat Kejari Inhu sebagai tersangkanya. Penyidikan oleh Kejagung dilakukan setelah mengambil alih kasus yang sebelumnya dilaporkan ke KPK . Bahkan KPK sempat memeriksa 63 Kepala Sekolah menengah pertama (SMP) Negeri se-Kabupaten Indragiri Hulu yang diperas oleh oknum kejaksaan.

“Menurut saya, idealnya dugaan tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu akan lebih fair untuk menumbuhkan rasa kepercayaan publik,” kata Nawawi kepada wartawan dalam keterangan tertulis, Rabu (19/8).

Penanganan dugaan rasuah penegak hukum secara khusus dimandatkan undang-undang agar ditangani oleh KPK.

Nawawi yang mantan hakim menyebutkan, di berbagai negara  umumnya kehadiran lembaga antikorupsi dilatarbelakangi oleh ketidakpercayaan publik terhadap aparat penegak hukum n dalam menangani perkara yang melibatkan anggota atau institusinya.

“Kewenangan yang sebenarnya bersifat spesialis ini secara jelas disebutkan dalam Undang-undang KPK yaitu dalam Pasal 11 yang menyebutkan bahwa KPK berwenang menangani perkara korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum,”ujar Nawawi menjelaskan. Namun Nawawi enggan menjelaskan mengenai pengambilalihan penanganan kasus dugaan pemerasan yang menjerat tiga anggota korps adhyaksa dari KPK.

“Saya tidak bicara soal pengambilalihan, tapi menurut saya akan lebih pas kalau ada kehendak sendiri untuk melimpahkan penanganan-penanganan perkara semacam itu kepada KPK ,” tandasnya. Dalam pengusutannya, Kejaksaan Agung  menetapkan tiga orang sebagai tersangka dugaan pemerasan, dalam hal ini penerimaan gratifikasi, terkait dana BOS.

Mereka ialah Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu berinisial HS, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Indragiri Hulu berinisial OAP dan Kasubsi Barang Rampasan pada Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Indragiri Hulu berinisial RFR.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Hari Setiyono mengaku, perkara itu sempat dilaporkan ke KPK. Setelah dilakukan koordinasi, penyidik pada Jampidsus kemudian mengambil alih penanganan kasus tersebut. (B-003) ***