KPK Keluarkan SP3 Terhadap Sjamsul Nursalim Dan Istrinya Jokowi Bentuk Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI

3

BISNIS BANDUNG –  Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi mengatakan, berdasar perhitungan FITRA, dalam kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang terjadi di 1998 berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp 5.000 triliun . Sementara Menteri Koordinator, Politik, Hukum dan HAM (Menkoplhukam) Mahfud MD mengungkapkan, pemerintah telah menghitung kerugian negara atas kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) lebih dari Rp 109 triliun

Dikemukakan Mahfud , meski Mahkamah Agung sudah memutuskan kasus BLBI bukan ranah pidana pada 2019 lalu. Tapi pemerintah akan berusaha mengembalikan jumlah kerugian tersebut .“Kita sudah mulai menginventarisir kalau ndak ada pidana, mari kita mulai sekarang untuk menagih perdatanya,” ujar Mahfud.

Sebenarnya, ungkap Mahfud, pemerintah sudah melakukan upaya pengembalian kerugian negara sejak Juni 2020. Bahkan,  pemerintah pun langsung membuat tim begitu KPK mengumumkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Sjamsul Nursalim yang diduga merugikan negara Rp 4,58 triliun. Menurut KPK, SP3 ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara ,  Presiden Jokowi membentuk Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021  ,6 April 2021 lalu. Satgas ini bertugas untuk memulihkan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana BLBI.

Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi mengatakan, berdasar perhitungan FITRA, dalam kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang terjadi di 1998 berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp 5.000 triliun.

Hasil audit BPK tahun 2000, kasus BLBI merugikan negara sampai Rp138,442 triliun dari Rp144,536 triliun dana yang disalurkan atau mengalami kebocoran sebesar 95,78 %. Akibatnya, negara harus membayar kewajiban beban bunga tetap sebesar 11,35 % per tahun selama 43 tahun sejak penerbitan obligasi rekap pada 1998.

Baca Juga :   Pemprov Jabar akan Genjot Pembangunan Infratruktur

“Lalu, besaran dana yang harus dikeluarkan setiap tahunnya untuk membayar obligasi rekap BLBI sebesar Rp250 triliun dari bunga berbunga,” jelas Badiul dalam diskusi daring soal BLBI, Kamis (8/4/2021). Dengan perhitungan itu, jika diakumulasikan hingga 2043 kasus korupsi BLBI masih menjadi beban negara dan merugikan keuangan negara sebesar Rp 5.000 triliun.

“Ini (korupsi BLBI) merampas kesejahteraan dan menjadi salah satu penyebab defisit keuangan negara setiap tahunnya yang selalu membesar dan menyebabkan ketergantungan terhadap utang luar negeri. Jika tetap dibiarkan bisa menyebabkan krisis keuangan yang tidak lama lagi,” tutur Badiul Hadi.

Namun, lanjut Badiul , sayangnya, hingga saat ini total obligasi yang dibayarkan oleh negara belum dibuka transparan dan akuntabel disampaikan ke publik sehingga berpotensi diselewengkan.Berdasarkan hasil audit dilakukan pada Bank Indonesia, ada 48 bank penerima BLBI. Terdiri dari, 10 bank beku operasi, 5 bank take over, 18 bank beku kegiatan usaha (BBKU), dan 15 bank dalam likuidasi.

 Suara DPR Tidak Terdengar

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePi) Indonesia Jeirry Sumampow menyebut, penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) dalam kasus dugaan korupsi BLBI Sjamsul Nursalim oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seolah sudah terstruktur.

Ada kejanggalan dan SP3 ini tidak berdiri sendiri. Upaya pengkondisian sejak lama dan akhirnya SP3 bisa keluar,” ungkap Jeirry. Pasalnya, ketika isu SP3 mencuat, suara DPR  tidak begitu terdengar.

“Kasus SP3 akan menjadi preseden bagi munculnya SP3 lainnya. Banyak kasus besar di masa lalu terjadi, tetapi tidak dilanjutkan dan tidak transparan karena menyinggung banyak tokoh besar. Termasuk korupsi Pelindo dan e-KTP. Kasus BLBI ini dan banyak kasus lain sarat dengan kepentingan politik,” ujar Jeirry. Sementara, analis politik Exposite Strategic Arif Susanto menyatakan bahwa melemahnya KPK sudah sistematis. UU terdahulu, sebelum direvisi , KPK tidak berhak mengeluarkan SP3. Koalisi yang terdiri dari FITRA, TePi, IBC, LIMA dan Exposit Strategic, mendesak agar KPK harus mampu melepaskan diri dari kepentingan-kepentingan khusus pengusaha, politikus dan pihak manapun. (B-003) ***

Baca Juga :   Pengadilan Tanpa Hakim Man Jasad Diseret ke DCDC Pengadilan Musik