KPK : Mengapresiasi Transparansi Dan Keterbukaan Bareskrim Polri  Melakukan Gelar Perkara Red Notice

37

BISNIS BANDUNG –  Bareskrim Polri  melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penghapusan red notice atas nama Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra pada Jumat (14/8/2020) yang juga akan dihadiri pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, KPK  menerima surat undangan dari Bareskrim Polri dan  mengirim pejabat di Kedeputian Penindakan untuk mengikuti gelar perkara tersebut.

“Insya Allah KPK  menunjuk pejabat di Kedeputian Penindakan untuk  menghadiri gelar perkara tersebut,” kata Nawawi, Rabu (12/8/2020) malam. Gelar Perkara dugaan korupsi red notice Djoko Tjandra akhir pekan ini, Nawawi sangat mengapresiasi atas transparansi dan keterbukaan Polri dalam menangani kasus pelarian Djoko Tjandra, sehingga ia tidak meragukan keseriusan Polri dalam menangani kasus Djoko Tjandra. Nawawi  menyambut baik keterbukaan Bareskrim Polri yang mengundang KPK untuk hadir dalam gelar perkara.

 “Model kinerja seperti ini sangat baik dalam peningkatan sinergi, koordinasi dan supervisi antar lembaga pemberantasan korupsi,” kata Nawawi.  Bareskrim Polri melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penghapusan red notice atas nama Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra pada Jumat (14/8/2020) . Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Lisyo Sigit Prabowo mengatakan, pihaknya mengundang KPK untuk menghadiri gelar perkara tersebut. “Dengan mengundang rekan-rekan dari KPK untuk ikut langsung dalam proses pelaksanaan gelar perkara penetapan tersangka,” kata Listyo. Gelar perkara terkait  dugaan adanya penerimaan hadiah oleh penyelenggara negara dalam kasus red notice Djoko Tjandra . Kasus dugaan korupsi tersebut baru saja ditingkatkan ke tahap penyidikan pada Rabu (5/8/2020). Sebelum meningkatkan status kasus ke penyidikan, Bareskrim telah meminta keterangan 15 orang saksi. Selain itu, Bareskrim juga telah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana terkait perkara tersebut.

Sementara itu sebelumnya Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, polisi menduga ada tindak pidana berupa penerimaan hadiah oleh penyelenggara negara dalam kasus penghapusan red notice atas nama Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. “Konstruksi hukum terhadap tindak pidana yang dipersangkakan yaitu, dugaan penerimaan hadiah oleh penyelenggara negara terkait pengurusan penghapusan red notice atas nama Joko Soegiarto Tjandra, yang terjadi sekitar bulan Mei 2020-Juni 2020,” kata Argo melalui video telekonferensi, Kamis (6/8/2020) lalu.   Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri tengah melakukan penyidikan terhadap dugaan korupsi dalam kasus tersebut. Kasus tersebut baru saja ditingkatkan ke tahap penyidikan pada Rabu (5/8/2020) .  Argo tak merinci siapa saja saksi yang dimaksud. Penyidik masih bekerja untuk menemukan terduga pelaku. “Jadi masalah siapa yang menerima dan siapa yang memberi terkait kasus tipikor, nanti  di dalam penyidikan , serangkaian penyidik untuk mencari siapa pelakunya,” ujar Argo . Sebelumnya, dua jenderal Polri telah dimutasi karena diduga melanggar kode etik terkait red notice untuk Djoko Tjandra. (B-003) ***