KPK Pantau Pelaksanaan POP Kemendikibud Ormas Tidak Jelas Asal-usulnya Dapat Hibah Dana Besar

16

BISNIS BANDUNG  – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan, pihaknya akan terus memantau pelaksanaan Program Organisasi Penggerak (POP) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk memastikannya  tidak ada korupsi pada program ini.

Ghufron menegaskan bahwa kehadiran KPK sejak awal dalam proses POP bertujuan untuk memastikan bahwa program yang baik tersebut bisa berjalan semestinya.

“KPK ingin hadir untuk menjaga efektivitas bahwa tujuan POP  sesuai yang diharapkan,” kata Nurul Ghufron, Rabu (29/7/2020).

Sementara  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengaku , pihaknya kini tengah melakukan evaluasi terhadap POP yang menjadi polemik ketika prosesnya baru berjalan di awal.

Nadiem mengatakan, proses evaluasi ini diperkirakan akan memakan waktu 3-4 pekan , pihaknya juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi program ini.

“Kami memutuskan untuk melakukan evaluasi 3-4 minggu, kita ingin mengundang pihak eksternal untuk melihat sistem seleksi , kita ingin memastikan,” kata Nadiem dalam diskusi virtual bersama KPK, Rabu (29/7/2020). Sebelumnya Nadiem meminta maaf kepada Muhammadiyah, NU dan PGRI terkait polemik POP dan mengakui program yang digagasnya masih jauh dari kesempurnaan sehingga membuat 3 ormas ini mundur.

“Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala keprihatinan yang timbul dan berharap agar tokoh dan pimpinan Muhammadiyah, NU dan PGRI bersedia terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program yang kami sadari betul masih jauh dari sempurna,” kata Nadiem kepada wartawan.

Dia berharap Muhammadiyah, NU, dan PGRI dapat kembali bergabung dalam POP sebab ketiga ormas ini , sebelum Indonesia merdeka sudah banyak berjasa terhadap negara di dunia pendidikan.

Sedangkan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pengurus Pusat Muhammadiyah menyatakan sikap konsisten tetap mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meski Menteri Nadiem Makarim tengah melakukan evaluasi.

“Ya tetap konsisten mundur,” kata Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah, Kasiyarno kepada wartawan yang menghubunginya, Selasa (28/7/2020).

Muhammadiyah juga tidak akan ikut campur dalam urusan evaluasi yang tengah digodok oleh Kemendikbud.

Dikdasmen PP Muhammadiyah, lanjut Kasiyarno , saat ini lebih memilih fokus pada peningkatan kualitas guru dan siswa termasuk penanganan sekolah di masa pandemi virus corona Covid-19. Polemik POP ini muncul ketika Komisi X DPR RI dan Muhammadiyah melihat ada kejanggalan di beberapa dari 156 lembaga pendidikan ormas yang nantinya akan mendapatkan hibah dana dari Kemendikbud, seperti perusahaan besar seperti Yayasan Putera Sampoerna dan Yayasan Bhakti Tanoto yang ikut mendapatkan dana hingga ormas yang tidak jelas asal-usulnya. (B-003) ***