KPK Siap Ambil Alih Kasusnya Dua Jenderal Polisi Diduga Menerima Uang Sogokan

11
KPK Siap Ambil Alih Kasusnya Dua Jenderal Polisi Diduga Menerima Uang Sogokan

BISNIS BANDUNG –  Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (25/8) menyebut, dua jenderal polisi dan seorang tersangka kasus dugaan suap pengurusan pencabutan red notice Djoko Tjandra mengaku menerima aliran dana dari buronan .

Ketiganya masing-masing Tommy Sumardi, Brigjen Prasetijo Utomo, dan Irjen Napoleon Bonaparte. “Kami pastikan memang mereka menerima aliran dana itu,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (25/8).

Hal itu terungkap saat penyidik Bareskrim memeriksa ketiganya selama hampir 12 jam. Awi tidak  menyebutkan jumlah uang yang diberikan Djoko kepada ketiga tersangka untuk mengurus penghapusan red notice.

“Nominalnya tentu sudah masuk ke materi penyidikan, saya tidak bisa sampaikan. Nanti akan dibuka semuanya di pengadilan,” ujar Awi.

Menurutnya, saat diperiksa Senin 24 Agustus,  Djoko Tjandra mengaku telah menyerahkan sejumlah uang untuk ketiga tersangka.

“Kalau itu berupa transfer atau cash and carry, tentunya nanti semuanya akan didalami oleh penyidik dan itu akan dibuka semuanya di pengadilan. Kami sudah lakukan pemeriksaan dan mereka telah mengakui menerima uang ,” kata Awi.

KPK akan ambil alih

“Apabila ditemukan adanya indikasi hambatan yang dihadapi oleh Polri maupun Kejaksaan, KPK sesuai kewenangan dalam Pasal 10A UU KPK tentu siap untuk ambil alih kasusnya,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara bidang Penindakan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (24/8).

Meski demikian, Ali mengatakan, KPK saat ini masih mencermati proses penanganan skandal Djoko Tjandra yang dilakukan Kejaksaan dan Kepolisian. KPK melalui Kedeputian Penindakan terus berkoordinasi dengan dua lembaga penegak hukum tersebut.

“KPK mendorong Polri dan Kejaksaan untuk terus mengungkap dugaan keterlibatan pihak-pihak lain selain yang telah ditetapkan sebagai  tersangka saat ini,” kata Ali.

 Kejaksaan Agung sedang mengusut kasus dugaan suap terkait skandal Djoko Tjandra yang menjerat mantan Kepala Sub-Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung, Pinangki Sirna Malasari. Bareskrim Polri juga sedang mengusut keterlibatan pejabat di internal Polri.Bareskrim telah menetapkan mantan Kepala Biro Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim, Brigjen Prasetijo Utomo dan mantan Kadiv Hubinter Polri, Irjen Napoleon Bonaparte sebagai tersangka penerima suap terkait surat jalan dan hapusnya nama Djoko Tjandra dalam daftar red notice Interpol Polri.

Sebelumnya ICW  mendesak KPK turut mengusut penyebab kebakaran Gedung Kejaksaan Agung pada Sabtu (22/8) lalu. ICW menduga kebakaran tersebut terkait dengan penanganan yang dilakukan Kejaksaan Agung, termasuk kasus Jaksa Pinangki.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan bahwa desakan kepada KPK a untuk membuktikan, apakah kejadian tersebut murni karena kelalaian atau memang direncanakan oleh oknum tertentu.

“Sebab, bukan tidak mungkin ada pihak-pihak yang merencanakan untuk menghilangkan barang bukti yang tersimpan di gedung tersebut,” kata Kurnia dalam keterangan tertulis, Minggu (23/8).

Sejak awal, lanjut Kurnia, ICW  meragukan komitmen Kejagung dalam menangani perkara yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari .  “Banyak kejadian yang menciptakan situasi skeptisisme publik. Mulai dari dikeluarkannya pedoman pemeriksaan Jaksa, pemberian bantuan hukum kepada Jaksa Pinangki, terakhir terbakarnya Gedung Kejaksaan Agung,” ujar Kurnia. (B-003) ***