KSPI Menilai Diktum Huruf D di SK Gubernur Rugikan Buruh

8

BISNIS BANDUNG– Ratusan buruh yang berasal dari berbagai aliansi di Jawa Barat kembali melakukan unjuk rasa di halaman DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro  Bandung, Senin (23/12/2019) siang.

Berdasarkan pantauan di lokasi, ratusan buruh tersebut mulai berdatangan sekitar pukul 12.00 WIB. Mereka datang dengan membawa spanduk dan poster bernadakan penolakan terkait Diktum  huruf D  yang dinilai merugikan buruh.

Satu persatu perwakilan aliansi buruh berorasi di atas mobil komando. Menurut orator, diktum tersebut sangat merugikan bagi kesejahteraan kaum buruh. “Kami ingin diktum ke tujuh dihapuskan,” ujarnya.

Ketua KSPSI Jawa Barat, Roy Jinto mengatakan tujuan aksi ini, yakni mendorong DPRD Jawa Barat untuk segera mengeluarkan surat kepada gubernur agar diktum ke tujuh huruf D dihapuskan.

“Kami miminta  DPRD  memanggul gubernur  untuk mempertanggungjawabkan serta mempertanyakan maksud dan tujuan huruf  D ini kenapa dimasukan ke dalam SK,” katanya.

Tujuan pemanggilan ini agar gubernur segera menghapuskan diktum nomor 7 huruf d pada Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait Upah Minimum Kota/Kabupaten 2020.

Para buruh datang dengan membawa sejumlah spanduk dan poster berisi penolakan terkait diktum pada SK tersebut.

Aparat kepolisian tampak  mengawal ketat aksi unjuk rasa ini. Dan arus lalu lintas di Jalan Diponegoro terpaksa harus dialihkan ke Jalan Sultan Tirtayasa. Aksi juga diwarnai dengan orasi yang disampaikan oleh para perwakilan serikat buruh secara bergantian di atas mobil komando.

Menurut buruh, diktum yang dicantumkan dalam SK sangat merugikan dan mengancam kesejahteraan kaum buruh.

“Hari ini, kita meminta DPRD Jawa Barat untuk membuat surat kepada gubernur kaitan penghapusan diktum nomor 7 huruf d pada SK Gubernur terkait UMK 2020,” kata Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat, Roy Jinto.

Menurut Roy dengan pemanggilan ini, duduk perkara poin krusial dalam SK tersebut bisa dijelaskan. Pasalnya, aturan tersebut sangat bertentangan dengan Kepmen No.231 tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Upah Minimum bagi Pengusaha.

“Kedua, kami berharap DPRD memanggil gubernur ke DPRD untuk mempertanggungjawabkan, menanyakan maksud dan tujuan huruf d ini kenapa dimasukkan ke dalam SK,” ujarnya.

Menurut Roy, aksi demo ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi sebelumnya pada 2 Desember 2019. Dalam aksi itu, sebanyak 15 perwakilan serikat pekerja diterima Wakil Gubernur Jabar untuk kemudian ditindaklanjuti pada pertemuan 6 Desember.

“Pada pertemuan tanggal 6 itu telah disepakati bahwa yang namanya huruf d ini pemerintah tidak akan berubah. Mereka tetap berpendirian bahwa huruf d ini sebagai upaya penyelamatan industri dan menyarankan kepada kita siapapun yang tidak menerima dengan huruf d mengambil proses hukum,” kata Roy.(B-002)***