Kunjungan Wisatawan dan Okupansi Hotel pada Musim Hujan Menyusut 30%

241
Resepsionis hotel menerima calon tamu yang akan menginap di salah satu hotel, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (3/2). Berdasarkan data BPS, okupansi atau tingkat hunian kamar hotel di 27 provinsi pada Desember 2014 menurun sebesar 4,32 persen dibanding November sedangkan Desember 2013, okupansi hotel berbintang juga turun 5,6 persen dari rata-rata penghunian 55,73 persen menjadi 50,13 persen. Penurunan itu menjadi dampak dari kebijakan pelarangan rapat di hotel yang diterapkan pemerintah saat ini. ANTARA FOTO/Dewi Fajriani/ed/mes/15

BISNIS BANDUNG – Maraknya bencana banjir dan longsor. sangat berpengaruh pada okupansi dan kunjungan wisatawan . Bencana ekologis ini berpengaruh pada okupansi dan kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara sampai 30% .

Dikemukakan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat, Herman Muchtar SE , memasuki musim penghujan, di sejumlah wilayah Jawa Barat, banyak terjadi bencana banjir dan longsor. Bencana ekologis ini mempengaruhi angka okupansi (hunian hotel – red) dan kunjungan wisatawan , karena tidak nyaman dan aman.

Dampak langsung berkurangnya okupansi dan kunjungan wiasatawan, yakni membengkaknya biaya operasional, hingga efesiensi harus dilakukan yang berdampak pada pelayanan yang tidak maksimal.

Wilayah Jawa Barat, sejauh ini masih menjadi tujuan destinasi wisata para pelancong, beberapa pertimbangannya karena daerah Jawa Barat memiliki udara yang sejuk, akomodasi murah, belanja barang murah, banyak ragam kuliner serta eloknya tempat wisata alam.

Monoton dan lambat
Diakui Muchtar, pada musim kemarau angka kunjungan wisata dan okupansi (tingkat hunian hotel-red) cukup tinggi, mengijak musim penghujan yang jatuh jelang akhir tahun ini masih terdongkrak oleh program pemerintah, menghabiskan anggaran. “Peralihan tujuan wisata sudah terjadi, karena daerah-daerah lain sedang serius membangun sejumlah destinasi wisata, sedangkan kita monoton dan lambat, banyak mengandalkan swasta,” ungkap Muchtar.

Masalah yang dihadapi sektor industri kepariwisataan saat ini menurut Muchtar, antara lain faktor daya tarik destinasi, promosi, pelayanan, kelancaran transportasi, keamanan dan lain-lain.

PHRI Jawa Barat berharap, pemerintah harus siap siaga (preventif) untuk menghadapi musim hujan dengan bencana yang akan terjadi. Jika bencana alam terjadi di lokasi/kawasan wisata, jelas menjadi tanggung jawab pelaku usaha, kalau di luar tanggungjawab kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

“Pemerintah membenahi managemen siaga/tanggap bencana, agar tidak mempenga -ruhi wisatawan lokal maupun mancanegara yang akan datang maupun yang sedang berkunjung,” kata Muchtar. Pemerintah dan pelaku usaha harus sama-sama waspada dan tanggap darurat.
Hingga saat ini, belum ada imbauan dari pemerintah Jawa Barat kepada pelaku usaha yang bergerak di sektor wisata untuk menu­tup tempat usahanya, berkaitan dengan waspada atau siaga bencana. (E-018)***