Kurnia :  Arogansi Pimpinan KPK Sejumlah Perundang-undangan Ditabrak Begitu Saja

4

BISNIS BANDUNG – Pelantikan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digelar , Selasa  (1/621) merupakan bentuk nyata dari arogansi pimpinan KPK. Ini bentuk arogansi pimpinan KPK. Bagaimana tidak, sejumlah peraturan perundang-undangan, mulai dari UU 19/19 dan PP 41/20 ditabrak begitu saja. Hal itu dikemukakan Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana Indonesia Corruption Watch (ICW).

Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi pun tak dihiraukan. Bahkan, perintah Presiden dianggap angin lalu oleh Pimpinan KPK. Potret pelanggaran etika atas pertanyaan dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diajukan kepada sejumlah pegawai juga tidak digubris,” kata Kurnia Ramadhana menjelaskan, Selasa (1/6/21) mengenai arogansi pimpinan KPK.
Kemudian, lanjut Kurnia , melihat hal ini semakin jelas dan terang benderang kalau TWK ini hanya sekadar dijadikan alat oleh Pimpinan KPK dan kelompok tertentu untuk kebutuhan agenda di luar lingkup pemberantasan korupsi. “Atas dasar itu ICW mendesak agar Presiden segera mengeluarkan surat keputusan untuk mengangkat 75 pegawai yang sedianya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat untuk menjadi Aparatur Sipil Negara,” ujar Kurnia.
Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan melantik 1.271 pegawai berstatus memenuhi syarat (MS) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Peralihan status tersebut merupakan bagian dari Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK.
“Pelantikan diikuti oleh 1.271 pegawai secara daring dan luring di Aula Gedung Juang KPK pada Selasa, 1 Juni 2021 pukul 13.30 WIB,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri di Jakarta, Senin (31/5/21).
Dikatakan Ali , rangkaian pelantikan terdiri dari pelantikan dan pengambilan sumpah ASN dan sumpah jabatan pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama dan administrator.
Pelantikan ribuan pegawai KPK menjadi ASN itu dilakukan di tengah polemik proses tes wawasan kebangsaan yang dinilai kontroversial. Tes tersebut sukses menyingkirkan pegawai berintegrasi yang bekerja bagi lembaga antirasuah tersebut . Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lolos asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) mengaku terpaksa ikut menjalani pelantikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah permohonan penundaan pelantikan ditolak oleh pimpinan KPK. Lebih dari 600 pegawai lintas Direktorat di KPK yang meminta penundaan pelantikan mereka.

Baca Juga :   Ibukota Jadi Ancaman Budaya Lokal Seperti Terjadi Pada Warga Betawi

“Permohonan penundaan pelantikan ditolak oleh pimpinan,” ujar Wahyu Prestianto salah seorang penyidik yang lolos TWK kepada wartawan, Selasa (1/6/21). Atas penolakan tersebut, para pegawai diwajibkan mengikuti proses pelantikan yang digelar secara daring dan luring. Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Giri Suprapdiono yang masuk dalam daftar pegawai yang tak lolos mengaku hingga kini belum mendapatkan surat pemberhentian secara resmi dari KPK. Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo juga mengungkapkan hal yang sama.  “Sampai dengan hari ini kami sama sekali belum pernah mendapatkan hasil tes wawasan kebangsaan seperti apa, kami hanya diberitahukan tidak memenuhi syarat,” kata Yudi Punomo di Jakarta, Senin (31/5/21). (B-003) ***