Kurnia : Penyidik KPK Lain Diyakini Terlibat  SRP Tidak Bertindak Sendiri Dalam Perkara Dugaan Suap

7

BISNIS BANDUNG – Indonesian Corruption Watch (ICW) menduga penyidik KPK Stefanus Robin Pettuju tak bertindak sendiri dalam kasus suap yang juga menjerat Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial. Penyidik KPK lain diyakini ikut terlibat.

ICW meyakini penyidik (Stefanus Robin) tidak bertindak sendiri dalam perkara dugaan suap.

Wakil Ketua Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), Kurniawan Adi Nugroho melaporkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Azis dilaporkan atas dugaan keterlibatan dirinya dalam pertemuan antara penyidik KPK Stefanus Robin Pettuju (SRP) dengan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

Pelaporan terhadap Azis ke MKD DPR itu dilakukan Kurniawan pada Senin (26/4) siang. Kurniawan beralasan pelaporan dibuat lantaran LP3HI melihat Azis melakukan pelanggaran atas tindakannya memfasilitasi pertemuan antara SRP dengan Syahrial.

Azis dianggap telah mencampuri penegakan hukum. Padahal seperti diketahui baik penyidik maupun pegawai dan unsur di KPK dilarang melakukan pertemuan dengan pihak-pihak yang akan diperiksa atau terlibat dalam suatu kasus.

“Ini sudah melanggar kalau menurut kami sudah bertentangan dengan kewajiban, melanggar kode etik maka kemudian kita laporkan beliau ke MKD,” kata Kurniawan kepada wartawan.

Indonesian Corruption Watch (ICW) menduga penyidik KPK Stefanus Robin Pettuju tak bertindak sendiri dalam kasus suap yang juga menjerat Wali Kota Tanjung balai, M Syahrial. Penyidik KPK lain diyakini ikut terlibat.

“ICW meyakini penyidik (Stefanus) Robin tidak bertindak sendiri dalam perkara dugaan suap atau gratifikasi ini,”ungkap Divisi Hukum ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Jumat . .

Dijelaskan Kurnia , dugaan tersebut diyakini lantaran dalam kasusnya Robin menjanjikan proses hukum bisa dihentikan. Jika penghentian kasus, maka diduga adannya koordinasi dengan pihak lain.

“Sebab, proses untuk merealisasikan janjinya menghentikan perkara pada tingkat penyelidikan merupakan kesepakatan kolektif bersama penyidik lain dan mendapatkan persetujuan dari atasannya di kedeputian penindakan,” tutur Kurnia.

Baca Juga :   Menurut Serikat Pekerja Posko THR tak Jamin Eksekusi para Penunggak

Atas dasar itu Kurnia mempertanyakan soal adanya keterlibatan penyidik lain atau  bahkan atasannya  di KPK.

“Pertanyaan lanjutannya apakah ada Penyidik lain yang terlibat? Atau bahkan lebih jauh, apakah atasannya di kedeputian penindakan mengetahui rencana jahat ini?” tuturnya.

Kurnia menyebutkan, proses penegakan hukum yang dikenakan kepada Stefanus juga mesti mengarah pada pengusutan atas penerimaan uang sebesar Rp438 juta pada rentang waktu Oktober 2020 sampai April 2021.

“Maksud pengusutan tersebut  guna mencari informasi, apakah praktik ini baru pertama terjadi atau sebelumnya sudah sering dilakukan oleh tersangka? Jika iya, siapa lagi pihak-pihak yang pernah melakukan transaksi tersebut?,” ujar Kurnia menandaskan. (B-003) ***