Kurnia : Performa KPK Menurun Drastis Struktur Organisasinya Semakin Gemuk

4

BISNIS BANDUNG – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan, pemberantasan korupsi tidak bisa lagi didekati hanya sebagai kejahatan personal tetapi masalah sistemik yang perlu ditanggulangi secara komprehensif dan sistemik pula.

Ghufron mengaku penambahan struktur baru KPK sudah sesuai dengan strategi pemberantasan korupsi yang sedang dijalankan KPK saat ini.

“Struktur sebuah organisasi sesuai dengan strategi yang akan dikembangkan, KPK kini mengembangkan pemberantasan korupsi dengan tiga metode, yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan sosialisasi dan kampanye,” ucap Ghufron dalam keterangannya, Rabu 18 November 2020.

Ditegaskan, bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa lagi didekati hanya sebagai kejahatan personal tetapi masalah sistemik yang perlu ditanggulangi secara komprehensif dan sistemik pula.

KPK telah mengeluarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK yang menambah struktur jabatan di lembaga penegak hukum ini.

Peraturan KPK yang ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri pada 6 November 2020, antara lain menambah dua kedeputian, yaitu Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat dan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, Staf Khusus serta Inspektorat.

Performanya turun

Sementara itu menurut Kurnia dari ICW, rekam jejak dan reputasi KPK selama ini sejatinya dikenal baik. Namun pada periode di bawah kepemimpinan Firli Bahuri, performa penindakan KPK  terlihat sangat menurun drastis.

“ICW juga turut mengusulkan agar Tim Satuan Tugas yang sebelumnya dibentuk untuk mencari Harun Masiku lebih baik dibubarkan saja. Sebab, sampai saat ini efektivitas dari tim tersebut tidak kunjung terlihat,” ujarnya.

Tak hanya itu, Kurnia menilai, seharusnya pimpinan KPK mengevaluasi kinerja Deputi Penindakan Karyoto.

Sebab, lanjut Kurnia, Deputi Penindakan adalah pihak yang seharusnya paling bertanggung jawab atas buruknya performa Tim Satuan Tugas, sebut saja di antaranya dalam pencarian Harun Masiku.

“Dewan Pengawas juga diharapkan dapat bertindak untuk turut menyikapi polemik ketidakjelasan kinerja KPK dalam menangkap Harun Masiku. Misalnya dengan memanggil Ketua KPK dan Deputi Penindakan untuk dimintai keterangan terkait kendala-kendala apa saja yang dihadapi untuk dapat menemukan dan menangkap Harun Masiku,” ujar Kurnia menambahkan. (B-003) ***