Kurnia Ramadhana : Apakah Sebenarnya Mengetahui Diduga Ada Keterlibatan Pejabat MA Dalam Kasus Djoko Tjandra

116

BISNIS BANDUNG – Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana , meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  menjadikan gelar perkara kasus Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dijadikan momentum membongkar keterlibatan petinggi Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Momentum ini harus dimanfaatkan oleh KPK untuk menggali informasi  apakah ada petinggi Kejaksaan Agung yang sebenarnya mengetahui pertemuan antara Pinangki Sirna Malasari dengan Djoko S Tjandra,” ujar Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulis yang diperoleh awak media, Kamis (10/9/20).

Kurnia  meminta agar lembaga antirasuah mendalami peran oknum Mahkamah Agung (MA) dalam sengkarut penanganan kasus Djoko Tjandra. Pihaknya menduga kuat ada keterlibatan pejabat MA dalam proses pengurusan fatwa perihal eksekusi Djoko Tjandra melalui Pinangki.

“KPK juga harus menggali informasi mengenai siapa oknum di Mahkamah Agung yang diduga memfasilitasi pengurusan fatwa untuk Djoko S Tjandra,” kata Kurnia.

ICW mendesak agar setelah dilakukan gelar perkara, KPK dapat mengambil alih penanganan kasus yang menjerat Pinangki dan Djoko Tjandra.

Berdasarkan Pasal 11 Angka 1 Huruf a Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK, lembaga antirasuah  lebih memiliki kewenangan untuk menangani perkara yang melibatkan penegak hukum.

“Pengambil alihan, juga menepis isu dugaan konflik kepentingan. Sebab, publik sulit percaya terhadap objektivitas penanganan perkara jika penegak hukum A menangani perkara yang juga melibatkan oknum penegak hukum A,” ungkap Kurnia.

Belum diperiksa

Sementara itu, sejauh ini Kejaksaan Agung  belum memeriksa tersangka, Andi Irfan Jaya, dalam kasus suap Djoko Tjandra-Pinangki.

“Saat ini Andi Irfan masih diisolasi dua minggu. Kalau enggak salah minggu depan, kami periksa,” kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Febrie Adriansyah kepada wartawan di Gedung Bundar, Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (10/9/20).

Dalam perkara ini, Andi yang merupakan eks kader NasDem itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari untuk pengurusan proyek bebas Djoko Tjandra melalui fatwa Mahkamah Agung (MA).

Fatwa itu diduga dapat digunakan untuk menjadi bahan pertimbangan agar Djoko Tjandra tidak dieksekusi atas kasus korupsi hak tagih (Cessie) Bank Bali. Andi diduga kuat menjadi salah satu perantara uang senilai Rp7 miliar yang didapatkan oleh Pinangki untuk mengurus fatwa.

Andi  merupakan teman dekat Pinangki ini ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu (2/9) lalu.Kini ia ditahan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (B-003) ***