Kurnia :  Satgas Hak Tagih BLBI Hanya Gimik ? Dilakukan Pemerintah Usai KPK Menerbitkan SP3 Pada Koruptor

2

BISNIS BANDUNG – Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hanya gimik yang dilakukan pemerintah usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim. ICW menilai pembentukan Satgas bukan solusi efektif.

“Terkait dengan lahirnya Keppres 6/21 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI, lagi-lagi kembali menunjukkan kegagalan pemerintah dalam merumuskan solusi efektif atas permasalahan dana BLBI,” ungkap peneliti ICW Kurnia Ramadhana.

Dikemukakan Kurnia, untuk memulihkan ekonomi negara akibat tindak pidana, sejatinya pemerintah bukan membentuk sebuah satgas, melainkan mempercepat Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset menjadi sebuah undang-undang (UU).

“Tugas pemerintah dan DPR yang mendesak untuk segera dikerjakan adalah mengundangkan RUU Perampasan Aset,” ujar Kurnia.

Menurutnya, RUU Perampasan Aset merupakan salah satu senjata ampuh untuk memproses aset-aset para obligor BLBI yang mengelabui negara pada masa lampau. Aset-aset itu nantinya dirampas  negara untuk memulihkan ekonomi negara akibat tindak pidana.

“Namun, alih-alih (RUU Perampasan Aset) itu dikerjakan, pemerintah justru membentuk tim yang sebenarnya belum terlalu klir secara konsep, tugas dan kewenangannya. Selain itu, tim ini terkesan hanya gimik pasca-sengkarut penanganan BLBI di KPK,” kata Kurnia. dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (17/4/21).

Selain itu, diungkapkan Kurnia, pemerintah belum merinci para obligor yang mendapatkan bantuan dari pemerintah pada saat itu dan hingga kini belum mengembalikan pinjaman tersebut. “Hingga sejauh  ini pemerintah belum merinci siapa saja nama obligor BLBI yang diketahui masih memiliki utang ke pemerintah. “Padahal isu itu penting untuk diketahui publik sebagai bentuk transparansi dari kerja pemerintah itu sendiri,” tutur Kurnia.

Baca Juga :   Blue Origin Bersiap Bangun Roket Raksasa

Masyarakat agar mengawasinya

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto mengajak masyarakat mengawasi kinerja Satuan Tugas (Satgas) Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) agar bisa bekerja transparan dan akuntabel. “Kita tunggu aksi dan hasil dari satgas secara nyata, bukan hanya langkah dan keputusan politik. Pemaknaan keputusan bukan hanya proses dan isinya, melainkan target dan hasil yang dicapai,” ujar Didik di Jakarta, Sabtu (17/4/21).

Didik menilai,  pengelolaan keuangan negara harus secara transparan dan akuntabel, sehingga siapa pun dan di mana pun yang mempunyai beban atas keuangan negara harus mempertanggungjawabkan dan mengembalikan uang rakyat tersebut. Termasuk hak tagih negara atas sisa piutang negara maupun aset properti terhadap beberapa korporasi atau perseorangan yang menerima BLBI. Meski efektivitas dan optimalisasi masih banyak  yang menyangsikan kemampuan pemerintah dalam menangani para obligor nakal tersebut. (B-003)***