Kurnia : Terbentur Regulasi Pemberantasan Korupsi Djoko Tjandra Layak Dihukum Seumur Hidup

2

BISNIS BANDUNG – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong pembentuk undang-undang untuk merevisi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Hal itu disampaikan ICW menanggapi vonis 4 tahun 6 bulan pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap Joko Soegiarto Tjandra. Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menyebut, problematika dari vonis Joko Tjandra ada pada regulasi pemberantasan korupsi. Hal ini lantaran, pasal yang mengatur tentang pemberi suap hanya dapat diganjar hukuman maksimal lima tahun penjara. Padahal, model kejahatan yang dilakukan oleh Djoko Tjandra layak untuk dijatuhi vonis seumur hidup.

Dalam persidangan Majelis Hakim menyatakan Djoko Tjandra terbukti menyuap mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan mantan Kabiro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Polri Brigjen Prasetijo Utomo untuk mengurus penghapusan namanya dari Daftar Pencarian Orang (DPO). Selain itu, Djoko Tjandra juga terbukti memberikan suap kepada mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung, Pinangki Sirna Malasari melalui pengusaha Andi Irfan Jaya terkait pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung.

“ICW mengusulkan agar ke depan, pembentuk UU untuk merevisi UU Tipikor,” kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Selasa (6/4/2021).

Ditegasksan Kurnia , problematika dari vonis Joko Tjandra ada pada regulasi pemberantasan korupsi. Hal ini lantaran, pasal yang mengatur tentang pemberi suap hanya dapat diganjar hukuman maksimal lima tahun penjara. Padahal, model kejahatan yang dilakukan oleh Djoko Tjandra layak untuk dijatuhi vonis seumur hidup. Hal ini penting untuk menimbulkan efek jera terhadap pihak-pihak yang melakukan tindak pidana serupa seperti Djoko Tjandra.

Baca Juga :   Orientasi Imbal Hasil Persaingan Ketat Pada Industri Perbankan

“Setidaknya untuk mengakomodir pasal pemberi suap kepada penegak hukum seperti jaksa atau polisi agar diatur secara khusus. Misalnya memasukan pidana penjara maksimal seumur hidup,”ujar Kurnia

Kurnia menyebut, Djoko Tjandra layak untuk dijatuhi hukuman seumur hidup. Selain telah menyuap aparat penegak hukum, Djoko Tjandra juga telah melarikan diri dari proses hukum.

“Bahkan, tindakan Djoko Tjandra yang dengan mudah memasuki wilayah Indonesia untuk mengurus pendaftaran Peninjauan Kembali ke Pengadilan telah meruntuhkan wajah penegakan hukum Indonesia,” ungkapnya. Joko Tjandra memilih untuk pikir-pikir atas putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang menjatuhkan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara terhadapnya.

Diketahui, Majelis Hakim menyatakan Joko Tjandra terbukti menyuap mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan mantan Kabiro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Polri Brigjen Prasetijo Utomo untuk mengurus penghapusan namanya dari Daftar Pencarian Orang (DPO).

Selain itu, Joko Tjandra juga terbukti memberikan suap kepada mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung, Pinangki Sirna Malasari melalui pengusaha Andi Irfan Jaya terkait pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung.

Merusak institusi hukum

Setelah mendengar amar putusan Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/4/2021). Djoko Tjandar berucap:  “Saya perlu pikir-pikir dulu”

Tak hanya Joko Tjandra, Jaksa Penuntut Umum juga memilih untuk pikir-pikir atas putusan Majelis Hakim tersebut. Mendengar pernyataan Joko Tjandra dan Jaksa Penuntut Umum, Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis memberi waktu kepada kedua pihak satu pekan untuk mempelajari putusan.

Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun 6 bulan pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Joko Tjandra.

Baca Juga :   KSPI Apresiasi Keputusan Jokowi Tunda Pembahasan RUU Omnibus

Majelis hakim menyatakan Joko Tjandra terbukti menyuap mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan mantan Kabiro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Polri Brigjen Prasetijo Utomo untuk mengurus penghapusan namanya dari Daftar Pencarian Orang (DPO).

Dalam menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk  yang memberatkan, Majelis Hakim menilai perbuatan Djoko tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi dan dilakukan untuk menghindari keputusan pengadilan serta tindakannya merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Sedangkan untuk hal yang meringankan yakni terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan telah berusia lanjut. (B-003) ***