Lagi-lagi Ketua KPK Dilaporkan Karena Langgar Etik ICW : Firli Mengambil Alih Penanganan Kasus

5002
ketua kpk ICW

BISNIS BANDUNG –  Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan Deputi Penindakan KPK Karyoto ke Dewan Pengawas  menyusul putusan sidang etik dengan terperiksa Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pengaduan Masyarakat KPK Aprizal atas kasus operasi tangkap tangan (OTT) di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Berdasarkan petikan putusan APZ (Aprizal) Plt Direktur Pengaduan Masyarakat KPK, diduga terdapat beberapa pelanggaran serius yang dilakukan oleh keduanya,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, dalam pesan tertulis, Senin (26/10). Laporan bundel dokumen disampaikan ICW, Senin (26/10/20) siang.

ICW mencatat sedikitnya terdapat empat dugaan pelanggaran kode etik yang terjadi. Pertama, Kurnia menyebutkan , Firli berkukuh mengambil alih penanganan kasus yang saat itu dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbud.

Padahal, menurut Kurnia, pihak Dumas (pengaduan masyarakat) KPK sudah menjelaskan bahwa setelah Tim Dumas melakukan pendampingan, tidak ditemukan unsur penyelenggara negara. Padahal berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU KPK,  tidak memungkinkan bagi KPK untuk menindaklanjuti kejadian tersebut.

Persoalan kedua,  Firli telah membuat kesimpulan sendiri bahwa ditemukan unsur tindak pidana dalam pendampingan yang diberikan. Padahal,  jenderal polisi bintang tiga itu diduga tidak mengetahui kejadian sebenarnya.

“Menjadi janggal jika Firli langsung begitu saja menyimpulkan ada tindak pidana korupsi dan dapat ditangani oleh KPK,” tutur Kurnia.

Dikemukakan Kurnia , tindakan Firli dan Karyoto saat menerbitkan surat perintah penyelidikan dan pelimpahan perkara ke kepolisian diduga tidak didahului dengan mekanisme gelar perkara di internal KPK. Dalam aturan internal KPK diatur, untuk melakukan dua hal tersebut mesti didahului gelar perkara yang diikuti stake holder kedeputian penindakan serta para pimpinan KPK.

Keempat,  tindakan Firli mengambil alih penanganan Inspektorat Jenderal Kemendikbud diduga atas inisiatif pribadi tanpa melibatkan ataupun mendengar masukan dari pimpinan KPK lainnya.Hal inibertentangan dengan Pasal 21 UU KPK yang menyebutkan bahwa pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial.  Beberapa waktu lalu Firli pernah dinyatakan melanggar kode etik terkait penggunaan helikopter untuk kepentingan pribadi oleh Dewas KPK.

“Berdasarkan hal di atas, ICW menduga tindakan keduanya telah melanggar sejumlah pasal tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK,” ungkap Kurnia.

Dalam kasus pelanggaran kode etik terkait OTT di UNJ dan Kemendikbud, Dewan Pengawas KPK sebelumnya telah memeriksa Aprizal yang dinyatakan terbukti melanggar kode etik sebagaimana diatur Pasal 5 Ayat 2 huruf a Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. Afrizal dijatuhi hukuman sanksi ringan berupa teguran lisan yang berlaku selama 1 bulan. Ia tidak dapat mengikuti program promosi, mutasi, rotasi dan/atau tugas belajar/pelatihan baik  di luar maupun dalam negerir negeri. Sejauh ini  Firli maupun Karyoto belum merespons  pelaporan ICW tersebut sebagaimana dilansir CNN Indonesia.com yang dikutip Bisnis Bandung .com , Rabu (27/10/20 . (B-003) ***