Lahan Pertanian Terus Tergerus Petani Lahan Abadi Diberi Insentif

38

BISNIS BANDUNG — Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Petani Indonesia  Jawa Barat,  Tantan Sutandi mengemukakan, secara nasional alih fungsi lahan sangat signifikan . Laju alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian berdasar data BPS 1998- 2002 kurang lebih 110.000 hektar/tahun  Sama halnya yang terjadi di Jawa Barat, setiap tahun ada penyusutan lahan pertanian sekira 10% dari luasa 573.842 hektare lahan pertanian. Artinya dalam setahun ada sekitar 57 hektare lahan yang menghilang.

Menurut Tantan Sutandi, agar lahan pertanian abadi ,   pemerintah harus segera menjalankan program reforma agraria, sehingga luasan lahan pertanian akan bertambah. Kemudian, regulasi masalah penetapan lahan abadi  disosialisasikan . Saat ini msih banyak petani/pemilik lahan pertanian tidak tahu adanya undang-undang LP2B. Selain itu, menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mempertahankan lahan pangan yang banyak  diperjualbelikan . “Jika pemerintah tidak menjalankan program reforma agraria, itu berarti luasan tanah pertanian tidak akan bertambah, tidak tersosialisasikan regulasi tentang alih fungsi lahan. Saat ini Jawa Barat mengalami alih fungsi lahan pertanian 10% tiap tahunnya,” ungkap Tantan, baru-baru ini.

Menurut pengamatan dan analisisnya, selama ini kelemahan program lahan pertanian abadi karenai tidak tersosialisakannya undang-undang tentang lahan pertanian abadi, sehingga masyarakat petani tidak tahu akan hal tersebut, padahal dalam undang-undang itu petani yang lahannya dijadikan atau ditetapkan sebagai lahan pertanian abadi akan mendaptkan insentif dari pemerintah diatur dalam  PP nomor 12/2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lahan pertanian komoditas pangan itu yang lebih diutamakan sebagai lahan pertanian abadi, saat ini ada Perpres nomor 59 tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.Pemerintah sedang menggenjot komoditas padi, jagung dan kedelai (PAJALE),  dan yang sudah keluar Perpres tentang  pengendalian alih fungsi lahan sawah.

Dikemukakan Tantan , untuk optimalisasi lahan pertanian abdi, harus melibatkan semua stakeholder.  Program reforma agraria masih jalan ditempat, begitu pun dengan program perhutanan sosial, sehingga tanah masih dikuasi segelintir orang (pengusaha perkebunan), sementara luas tanah pertanian milik masyarakat tidak bertambah. Jika program reforma agraria (reditribusi tanah) dan perhutanan sosial dilaksanakan dengan segera. Khusus untuk wilayah tertentu seperti Kota Bandung, Pemkot harus berani mengangagarkan dana untuk membeli lahan pertanian, atau menambah insentif untuk petani yang lahannya ditetapkan sebagi lahan pertanian abadi.

Menurut orang nomor satu di SPI Jawa Barat ini, sejauh ini belum ada yang optimal dalam menjalankan program lahan pertanian abdi.  Agar terjadi pertumbuhan program perlindungan lahan abadi, yang harus dibenahi oleh pemerintah untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yakni pertama; Segera jalankan reforma agraria dan perhutanan sosial. Untuk jangka pendeknya optimalkan Perpres nomor 59 tahun 2019, sehingga setelah ditetapkan sebagai peta lahan sawah yang dilindungi (PLSD), itu diadopsi dalam rencana wilayah tata ruang. Selanjutnya segera dibuatkan Perda di provinsi dan kabupaten kota tentang pengendalian alih fungsi dan lahan pertanian abadi

 Regulasi yang dikeluarkan tidak boleh ditumpangi kepentingan pihak tertentu yang hanya mengambil keuntungan sepihak. Di Indonesia sendiri, luas lahan yang harus dipertahankan untuk program perlindungan lahan pertanian abadi, merujuk kepada data di Kementan ada 5 juta hektar lahan pertanian abdi, jika reforma agraria (redistribusi tanah ) dilaksanakan, 9 juta hektar dari lahan eks hak guna usaha, tanah terlantar atau tanah timbul, tanah negara, ditambah dari kawasan hutan di bawah KLHK 12,7 juta hektar, potensi untuk penambahan luas lahan pertanian abadi terbuka lebar. (E-018)***