Laode Ida : Berpotensi Malaadministrasi Ahok Akan Bubarkan Pertamina Jika Merugi

58

BISNIS BANDUNG – Anggota Ombudsman RI Laode Ida mengatakan, pernyataan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang akan membubarkan Pertamina jika merugi ,menuai kontroversi karena berpotensi malaadministrasi .

Menurut Laode Ida, substansi pernyataan Ahok, bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945 yang menyebut bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

“Pernyataan Ahok, Pertamina akan dibubarkan jika rugi , berpotensi malaadministrasi. Karena di dalamnya (Pertamina) dikuasai negara dan juga dipergunakan untuk kepentingan publik dan masyarakat luas,” kata Laode dalam pernyataan tertulis yang diperoleh wartawandi Jakarta, Kamis (27/8).

Laode menyebutkan , PT Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak, khususnya di bidang energi minyak dan gas. Tidak jauh berbeda dengan PT PLN yang dibentuk  untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dasar di bidang kelistrikan.

Sebab itu, keberadaan PT Pertamina sebagai BUMN (holding) migas  untuk menjamin ketersediaan kebutuhan minyak dan gas (migas) bagi seluruh warga di negeri ini.

Menurut Laode , bahwa sejauh ini belum ada satu badan usaha milik negara yang secara langsung bisa menggantikan posisi PT Pertamina untuk urusan migas.

Sehingga apa yang dinyatakan Ahok untuk membubarkan Pertamina sangat sensitif jika sekonyong-konyong BUMN itu akan dibubarkan hanya karena peristiwa rugi yang bersifat temporer.

Laode mengajak Ahok dan semua pihak yang mengkritik PT Pertamina untuk menyikapi kerugian yang mencapai Rp11 triliun itu secara bijak, agar tidak berdampak pada instabilitas di intern BUMN itu.

“Saya terkejut membaca pernyataan Komut PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang mengesankan tidak mengetahui tentang penyebab kerugian itu. Apalagi sudah ‘viral’ luas di media sosial, adanya pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta itu yang secara tegas menyatakan bahwa jika dalam 7 bulan menjabat Komut PT Pertamina tidak untung, maka Pertamina akan dibubarkan. Saya berharap masyarakat tak terprovokasi ketika membaca pernyataan yang  ditayangkan melalui video singkat itu,” tutur Laode.

Laode meminta Ahok tidak lagi mengeksploitasi kerugian itu dengan kesan politis. Sebab Ahok sebetulnya dapat dengan mudah memanggil jajaran Direksi PT Pertamina untuk mengklarifikasi permasalahan yang sebenarnya. Karena Ahok merupakan Komisaris Utama perusahaan plat merah.

Di sisi lain, Laode bersyukur PT Pertamina tidak melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawannya ditengah pandemi covid 19.

DPR akan panggil Ahok

 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berencana memanggil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan jajaran direksi untuk membahas kerugian Pertamina sebesar Rp 11 triliun selama semester I tahun 2020 pekan depan.

“Kami minta penjelasan bagaimana mereka mengantisipasi kinerjanya, termasuk apa saja yang menjadi daya dukung dan daya dorong agar kinerjanya pulih,” ujar Wakil Komisi VII DPR Eddy Soeparno, Rabu (26/8).

Diketahui, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Pertamina (tidak diaudit) per 30 Juni 2020, terlihat  merugi USD 767,92 juta atau sekitar Rp 11,13 triliun. Perhitungan tersebut menggunakan asumsi kurs Rp 14.500 per dolar AS.

Meski mencatat kerugian, Pertamina mencatat laba operasi Juni 2020 sebesar USD 443 juta dan EBITDA sebesar USD 2,61 miliar. Hal tersebut, menurut VP Komunikasi Perusahaan Pertamina Fajriyah Usman , menunjukan kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan baik. (B-003) ***