Larangan Mudik Solusi Putus Rantai Covid-19

27
MUDIK MEMPERPARAH PANDEMI VIRUS CORONA DI INDONESIA

BISNIS BANDUNG— Larangan mudik sangat relevan sebagai solusi alternatif untuk mencegah makin meluasnya persebaran covid-19, di antara berbagai solusi yang dilakukan berbagai pihak.

Bagi pemudik dari kota zona merah yang  belum tahu jelas kondisi kesehatannya  dengan tanpa gejala apapun, maka kehadiran mereka di kampung halaman menjadi ancaman. Jika mereka  terpapar  covid-19, maka mudiknya menjadi bencana dan malapetaka bagi orang-orang yang berada di kampung halaman.

Sejak 24 April 2020 pemerintah melarang masyarakat mudik, bahkan mulai 7 Mei 2020 diberlakukan sanksi tegas bagi pelanggar. Pemerintah pun mengerahkan puluhan, bahkan ratusan ribu petugas gabungan TNI, Polri dan sukarelawan untuk mengawal penegakan larangan mudik.

Menurut Dewan Pakar Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI)  Jawa-Barat, Dr. H. Mahi M. Hikmat, manfaat utama dari kebijakan larangan mudik adalah solusi alternatif untuk memutus mata rantai persebaran cavid-19. Selama ini, orang-orang yang terpapar virus corona dominan di perkotaan karena pergaulan masyarakat yang kontak dengan banyak pihak. Jika mudik terjadi, maka orang-orang di perkotaan yang mungkin terinfeksi virus corona dapat saja ke peedesaan untuk mudik, sehingga persebaran virus akan meluas ke desa-desa dan makin sulit dikendalikan.

“Kita semua berharap kebijakan pelarangan mudik, termasuk di dalamnya sanksinya akan efektif untuk menahan persebaran virus corina ke desa-desa. Namun, kebijakan pemerintah ini akan lebih efektif jika mendapat bantuan semua pihak, termasuk semua warga negara Indonesia, “  tutur Mahi M Hikmat kepada Bisnis Bandung, pekan ini.

Banyak faktor yang akan mendorong tingkat efektivitas pelarangan mudik, di antaranya kejelasan aturan yang didorong dengan sosialisasi yang harus lebih masif sehingga semua warga tahu dan paham.  Ketegasan dari para penegak aturan dalam bertindak menjalankan amanah aturan pelarangan mudik, tidak pandang bulu, adil, dan tanpa kompromi.

“Pemahaman dan kesadaran masyarakat  tidak mudik sebagai salah satu upaya bersama untuk menghadapi meluasnya persebaran virus korona,” ucapnya.

Dewan Pakar Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia – ICMI Jawa Barat, Dr. H. Mahi M. Hikmat mengutarakan, kebijakan pembatasan sosial berskala besar  merupakan pengistilahan untuk menyebutkan lockdown di Indonesia. PSBB sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Pencepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, yang dimaksud PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk mencegah penyebarannya. PSBB dilakukan selama masa inkubasi terpanjang, yaitu 14 hari.

Jika masih terdapat bukti penyebaran berupa adanya kasus baru, dapat diperpanjang dalam masa 14 hari sejak ditemukannya kasus terakhir. Kebijakan menjadi sangat strategis dan sangat urgen dilakukan di Indonesia kendati agak terlambat.(E-018)***