Larangan Mudik, Waspadai Lonjakan Konsumsi Pangan

3
Larangan Mudik, Waspadai Lonjakan Konsumsi Pangan

BISNIS BANDUNG— Pengamat Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Widyatama, Dwi Fauziansyah Moenardy S.IP.,M.I.Pol mengemukakan kebijakan larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah ini pastinya sangatlah erat kaitannya dengan faktor epidemiologi Covid-19 yang berdasarkan data statistik membuktikan  libur panjang kerap memicu kenaikan kasus tersebut. 

Perpindahan arus penduduk dalam jumlah yang besar dari wilayah kategori merah ke daerah dengan kategori kuning maupun hijau sangat beresiko. Momen lebaran menunjukan angka pergerakan manusia yang sangat besar, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama muslim. Langkah kebijakan ini perlunya didukung oleh seluruh penduduk karena pandemi belum usai dan program vaksinasi juga sedang berjalan.

Dwi mengatakan,  resminya pelarangan mudik oleh pemerintah kepada masyarakat  bertujuan untuk meminimalisasi rantai penyebaran virus corona, namun kebijakan ini tentunya berdampak juga terhadap perekonomian. Pergerakan mudik yang besar dari penduduk Indonesia tentunya menggerakan ekonomi di wilayah-wilayah asal para pemudik.

Secara makro hal ini tidak akan menghalau laju pertumbuhan ekonomi yang telah disusun oleh pemerintah, sektor-sektor seperi industri dan perdagangan internasional tetap berjalan dan tidak akan terlalu berdampak. Sedangkan dari sisi mikro berdampak pada para pelaku bisnis yang bergerak di bidang moda transportasi yang sangat berdampak karena dengan kebijakan ini tentunya arus penghasilan akan banyak terpotong.

“Mengatasi hal ini sangat diperlukan perhatian pemerintah untuk realisasikan BLT bagi para pelaku usaha, selain itu adanya kebijakan keringanan pajak dan retribusi terhadap penyelenggaraan transportasi yang paling berdampak dari kebijakan pelarangan mudik ini,” katanya kepada Bisnis Bandung,  Senin (26/4/2021)  di Bandung.

Dampak pada perkotaan tidak terlalu signifikan hal ini dikarenakan aktivitas dan arus perekonomian perkotaan akan tetap berjalan dengan semestinya hanya perlu diperketat dalam hal protokol kesehatan dikarenakan walau kebijalan pelarangan mudik telah dikeluarkan tetapi di beberapa daerah masih diijinkan mudik, pemerintah menetapkan sejumlah wilayah aglomerasi yang dapat pengecualian pergerakan kendaraan.

Wilayah aglomerasi adalah beberapa kabupaten/kota yang berdekatan yang mendapat izin melakukan pergerakan. Yang terbagi dalam 8 wilayah yaitu wlayah 1 Medan, binjai, deli Serdang dan karo, wilayah 2 yaitu Jabodetabek, wilayah 3 Bandung Raya, wilayah 4 Semarang, Kendal, Demak, dan Purwodadi, wilayah 5 Yogyakarta Raya, wilayah 6 Solo Raya, wilayah 7 Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, dan Sidoarjo, dan Lamongan dan wilayah 8 Makasar, Sungguminasa, Takalr, dan Maros.

Itu berarti pergerakan mudik masih ada di kota-kota besar yang berdekatan karena cukup sulit melakukan penyekatan didaerah-daerah yang berdekatan.

Peningkatan konsumsi pangan menjelang dan saat lebaran pastilah terjadi, hal inilah diperlukan pengawasan dari pemerintah untuk menjaga harga pangan dan memastikan ketersediaan stok bahan pokok masyarakat karena tingkat konsumsi dan permintaan akan meningkat saat menjelang dan saat lebaran. Tentunya larangan mudik ini pasti berpengaruh pada perputaran uang di wilayah wilayah yang biasanya memiliki angka pemudik tertinggi seperti pulau Jawa, Sumatra dan daerah Nusa Tenggara pada umumnya. ( E-018)***