Legislatif Soroti Refocusing Anggaran Pandemi di Jabar

5
Legislatif Soroti Refocusing Anggaran Pandemi di Jabar

BISNIS BANDUNG– Wakil Ketua DPRD Jabar, Achmad Ruyat menyatakan terdapat  sejumlah hal yang dibahas dalam rapat pembahsan LKPJ Gubernur Tahun 2020 ialah target realisasi yang dicapai per-kegiatan setiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) tahun 2020.

Berikutnya  bakal menjadi perbaikan atau evaluasi, untuk menjadi rekomendasi serta saran di tahun selanjutnya.

“Tujuan LKPJ ini harus menjadi rekomendasi DPRD, untuk meningkatkan perbaikan di Jawa Barat” kata Achmad Ru’yat, Selasa (6/4/2021) di Bandung.

Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Muhammad Jaenudin mengatakan pihaknya akan terus mendalami seluruh program dan kegiatan yang terdapat pada mitra kerja Komisi V.

Beberapa hal yang sangat mendapat perhatian, kata dia, ialah terkait refocusing anggaran yang banyak dilakukan Pemprov Jawa Barat akibat pandemi Covid-19.

“Apalagi, perubahan anggaran melalui refocusing itu tidak melibatkan anggota DPRD,” katanya.

Jaenudin menjelaskan refocusing anggaran bukan alasan sebuah program kerja tidak dapat mencapai target melainkan motivasi para OPD terkait untuk bekerja lebih optimal.

Ia berharap, para mitra kerja komisi terpacu mengejar target-target yang belum tercapai di LKPJ Tahun 2020 karena beberapa alasan salah satunya adalah refocusing yang disebabkan oleh pandemi pandemi Covid-19.

“Refocusing ini jangan menjadi alasan tidak mencapai target, misalkan targetnya 10 dan yang terkejar enam ini harus dikritisi lagi apakah betul dari anggaran atau mungkin memang ada faktor yang lainnya,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Komisi V menyoroti keberadaan 13 Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Keberadaan kantor representatif 13 KCD tersebut menjadi sorotan saat Komisi V DPRD Jabar menggelar rapat kerja pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2020 bersama mitra kerja komisi dan rapat kerja tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Achmad Ru’yat.

“Dari hasil pembahasan di rapat tersebut kami telah mendapatkan masukan-masukan. Salah satunya terkait kantor representatif dari 13 Kantor Cabang Dinas atau KCD Pendidikan yang dimilik Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” kata Wakil Ketua Komisi V Abdul Hadi Wijaya di Bandung, Selasa.

Dia  menyatakan dari 13 KCD Pendidikan yang memiliki kantor definitif hanya ada tiga kantor.(B-002)***