LP Ma’arif NU : Kecewa Dibohongi DPR Pendidikan Dikomersialkan Tidak Sejalan UUD 1945

472

BISNIS BANDUNG – Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU) siap menggugat Undang-Undang Cipta Kerja yang tanggal 5 Oktober baru saja disahkan DPR RI ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan itu dilayangkan setelah pihaknya menemukan pasal yang berkaitan dengan pendidikan pada undang-undang omnibus law.

“Apalagi sudah diketok (diputuskan) begini, ya wajib judicial review. Jika yang lain tidak melakukannya, kami akan melakukannya sendiri,” ungkap Ketua LP Ma’arif NU Arifin Junaidi, Selasa (6/10/2020). Selain akan menggugat ke MK, LP Ma’arif NU juga siap melakukan pendekatan politik, baik dengan eksekutif maupun legislatif agar UU Cipta Kerja itu direvisi. “Karena hal  ini bukan semata-mata masalah hukum,” ujar Arifin. LP Ma’arif NU merasa cukup kecewa lantaran masih ada pasal yang berkaitan dengan pendidikan pada UU Cipta Kerja. Apalagi, DPR beberapa waktu lalu sudah menyatakan klaster pendidikan dikeluarkan dari UU Cipta Kerja saat masih berupa rancangan.

“Jelas kami  sangat kecewa karena sebelumnya kami bersama penyelenggara pendidikan yang lain, Muhammadiyah, Taman Siswa, dan lain-lain sudah mengajukan keberatan bahwa pendidikan masuk ke rezim investasi,” ungkap Arifin seraya menegaskan , pihaknya sangat kecewa, karena merasa dibohongi oleh DPR, Komisi X yang sudah menyatakan didrop.” Setelah kami merasa tenang karena sudah didrop, eh ternyata diketok juga,” ucap Arifin. Masuknya  pasal pendidikan dalam UU Cipta Kerja menurut Arifin, sama saja memasukan pendidikan dalam komoditas yang diperdagangkan.

Adapun pasal yang dimaksudkan, yakni dalam Paragraf 12 Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 65. Dalam Pasal 65 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam UU ini. Dalam UU Cipta Kerja, perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Definisi itu dimuat dalam Pasal 1.   Kemudian, Pasal 65 Ayat (2) UU Cipta Kerja menyebutkan, ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan diatur dengan peraturan pemerintah.  Dijelaskan Arifin, Pasal 1 huruf D UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan mendefinisikan, bahwa usaha sebagai setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apa pun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Munurut Arifin, ketika pendidikan harus mengurus izin usaha, artinya pendidikan ini dianggap sebagai mencari keuntungan. Padahal, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, tujuan dari bernegara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, Pasal 31 UUD 1945 menyebutkan bahwa pendidikan itu adalah hak setiap warga negara. “Nah, di situ kami tak mencari keuntungan, tetapi kami sedang ingin mencerdaskan masyarakat dan memberikan hak pendidikan sebagai warga negara. Kok kemudian dimasukkan ke dalam rezim investasi? Ini bagaimana?,” ujar Arifin. .Kalau misalnya dianggap sebagai usaha,lanjut Arifin , kelak akan banyak sekali warga negara yang tidak memperoleh haknya. Arifin menyebutkan, lembaga pendidikan Ma’arif NU menaungi sekitar 21.000 sekolah dan madrasah, termasuk yang berada di pelosok negeri.

Tidak sejalan dengan UUD 45

Terkait masalah pendidikan masuk pada UU Cipta Kerja (UU CK), Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengkritisi Paragraf 12 terkait Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 65 dalam UU Cipta Kerja. Ditegaskan Syaeful, pada Pasal 65 Ayat (1) dalam UU Ketenagakerjaan menyebutkan, bahwa pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam UU CKi. Dalam UU Cipta Kerja pengertian perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Definisi itu dimuat dalam Pasal 1. Kemudian Pasal 65 Ayat (2) UU Cipta Kerja menyebutkan, ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dikhawatirkan Huda , pasal tersebut dapat membuat sektor pendidikan bisa dikomersialkan sehingga tidak sejalan dengan UUD 1945. (B-003) ***