Luhut: OTT Tidak Selalu Memuaskan Upaya Pencegahan Korupsi Tidak Boleh Hanya Menjadi Slogan

3

BISNIS BANDUNG – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menurutnya memiliki kinerja semakin baik. Namun disisi lain Luhut juga menyampaikan  bahwa dirinya menganggap operasi tangkap tangan (OTT) yang biasa dilakukan KPK tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan.

 Menurutnya ,  hal yang sangat penting tidak hanya sekadar OTT. Karena OTT ,  sudah kita lihat tidak juga buat orang jera,” ucap Luhut. Luhut menyebut kinerja pencegahan korupsi KPK kini semakin baik. “Pengalaman saya, sekarang sudah hampir tujuh tahun di kabinet ini, saya melihat memang pencegahan ini baru akhir-akhir ini mulai makin baik, dan itu menurut saya hal yang sangat penting tidak sekadar OTT. Karena OTT itu sudah kita lihat tidak juga buat orang jera,” ucap Luhut dalam sambutannya di acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas KPK 2021-2022, Selasa (13/4/2021  Selain itu, lanjut Luhut , KPK agar selalu mengedepankan pencegahan supaya tidak banyak orang yang “terjerumus” dalam tindakan korupsi. Luhut menyebut ,  terdapat sejumlah proyek besar yang ke depannya juga bekerja sama dengan KPK untuk bidang pengawasan. Misalnya antara lain, Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, pelabuhan National Single Window di Batam, pengawasan di Lumbung Ikan Nasional di Maluku, dan penataan ekspor di Bangka Belitung. “Kita banyak diskusi bagaimana kita lakukan supaya jangan terjadi banyak korupsi di Indonesia yang  peluangnya  terjadi karena kesalahan kita semua juga,” ucap Luhut.

Peran pemangku kepentingan

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan,  bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan pencegahan dan penegakan hukum yang tegas serta kredibel. Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi  harus disertai dengan edukasi dan komunikasi yang berkelanjutan karena tata kelola yang baik dan integritas merupakan pondasi yang penting bagi suatu bangsa. “Mencegah dan membangun sistem yang anti korupsi secara komprehensif akan menentukan apakah suatu bangsa bisa meneruskan menjadi sebuah bangsa yang berpendapatan tinggi, bermartabat, dan tentu memiliki kesejahteraan,” ujarnya , Selasa (13/4/2021). Sri Mulyani juga mengingatkan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak boleh hanya menjadi slogan. Pencegahan korupsi membutuhkan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat. Pemangku kepentingan, memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan antikorupsi, membangun integritas dan kejujuran.  Sri Mulyani Indrawati menyebut, korupsi  menghambat usaha Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi, bermartabat, dan memiliki tingkat kesejahteraan yang adil bagi masyarakat. “Mencegah dan membangun sistem yang antikoruptif secara komprehensif akan sangat menentukan apakah sebuah bangsa bisa meneruskan perjalanan menjadi berpendapatan tinggi, bermartabat dan memiliki kesejahteraan yang adil,” ungkapnya  dalam Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi di Jakarta, Selasa (13/4/2021). Sri Mulyani menuturkan, bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan dan law enforcement yang tegas serta kredibel . Ditegaskan,  berbagai upaya pencegahan korupsi tidak boleh hanya menjadi slogan melainkan juga membutuhkan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat. Pemangku kepentingan memiliki andil yang penting dalam membangun sebuah integritas kejujuran serta menciptakan sistem yang bisa mendeteksi sejak dini mengenai adanya indikasi tindakan koruptif. Sri Mulyani juga mengatakan, bahwa dari sisi Kementerian Keuangan terus melakukan pengawalan dan pengembangan berbagai aksi untuk mencegah korupsi melalui perbaikan regulasi dan kebijakan. Dicontohkan, upaya tersebut dilakukan melalui integrasi kuota impor dengan memanfaatkan data importasi dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan pengawasan. “Kepatuhannya juga kami terus melakukan reformasi di bidang logistik nasional untuk meningkatkan kinerja sistem logistik Indonesia agar semakin kompetitif dan tertata kelolanya,” ujar Sri Mulyani. Dari sisi belanja, Kemenkeu berupaya mencegah korupsi melalui perencanaan penganggaran terutama dalam pengadaan barang dan jasa dengan landasan tata kelola yang baik, transparan serta akuntabel. (B-003) ***

Baca Juga :   Nomor Induk Koperasi Diberikan Pada Koperasi Berkualitas