Mahfud : Front Pembela Islam Dibubarkan Pemerintah Melarang Segala Aktivitrasnya

14

BISNIS BANDUNG –  Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengumumkan , pemerintah secara resmi melarang semua kegiatan Front Pembela Islam (FPI) , selain menghentikan segala aktivitas yang digelar oleh FPI.

Dijelaskan Mahfud,  tidak adanya kedudukan hukum jadi alasan di balik keputusan pemerintah yang membubarkan organisasi pimpinan Habib Rizieq tersebut.

“Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai oramas maupun sebagai organisasi biasa,” ujar Mahfud dalam konferensi pers yang disiarkan kanal YouTube Kemenko Polhukam, Rabu (30/12/2020).

Disebutkan Mahfud, FPI tidak lagi bisa melakukan perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) kepada negara per Juni 2019.

Selain itu, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga menyebut kalau FPI kerap melakukan pelanggaran selama berdiri sebagai organisasi massa.

“Tetapi sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan sweeping atau razia secara sepihak, provokasi dan sebagainya,” ucap Mahfud.

Keputusan tersebut disampaikan Mahfud usai melakukan rapat bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, Kepala BIN Budi Gunawan, Menkominfo Johnny G Plate, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

 Dua Profesor

Pengamat hukum tata negara Refly Harun , lewat akun YouTube nya mempertanyakan mengenai pembubaran Front Pembela Islam (FPI). Menurut Refly, pelarangan semua organisasi harus ada alasannya. “Kita tidak tahu apa alasan melarang FPI,” ujarnya Refly yang dilansir YouTube Refly Harun yang berjudul “GEGEER!! BREAKING NEWS!! FPI DILARANG!! APA SALAH MEREKA?!!”, Rabu (30/12/2020).

Baca Juga :   Ekspor Benih Hortikultura Akan Digenjot

Dikemukakan  Refly Harun, sejak kedatangan Habib Rizieq sampai sekarang justru FPI banyak dirugikan. “Kehilangan laskarnya, Habib Rizieq jadi tersangka. Kasus bersama Firza Husein dibuka kembali,” ujarnya.

Menurut Refly Harun pembubaran FPI yang eksis sejak 1998 tidak boleh sembarangan harus ada alasan kuat. Refly Harun mengaku tidak setuju dengan adanya UU Ormas yang memungkinkan pemerintah membubarkan ormas tanpa proses hukum.

Selain itu Refly Harun juga menyinggung orientasi politik tokoh di balik pembubaran FPI, seperti Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dan Wamenkuham Prof Eddy Hiariej.

Menurut Refly, Mahfud dan Eddy bukanlah orang yang pro gerakan kanan seperti FPI. Ini terlihat dari dukungan Mahfud terhadap Perrpu yang membubarkan HTI.   FPI dianggap satu nafas dengan HTI sebagai gerakan kanan. Sementara Prof Eddy,menurut Refly, adalah kelompok merah dalam politik Indonesia yaitu kelompok moderat kiri.

Refly Harun berharap adanya pembubaran terhadap FPI ini tidak diikuti tindak kekerasan terhadap para anggota FPI.”Mudah-mudahan tidak ada tindakan kekerasan terhadap anggota FPI karena mereka bukan teroris yang mengacau negara. Mereka berjasa juga dalam medan tsunami Aceh, gempa di Sulawesi.

Refly kembali mengkritisi soal pembubaran FPI ini harus dilihat kesalahan FPI secara spesifik yang menyebabkan organisasi dibubarkan. Apakah perbuatan masa lalu atau perbuatan orang per orang. “Kalo terakhir ini mengadakan kegiatan kerumunan di Petamburan, Megamendung, apakah itu justified diganjar dengan pelarangan aktivitas FPI,” ujar Refly Harun. (B-003) ***