Mahfud MD : Stigma Penegakan Hukum Yang Memeras Insan Kejaksaan Harus Bermoral Dan Bermental Baik

16

BISNIS BANDUNG – Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan, stigma masyarakat terhadap kejaksaan sangat jelek dengan kesan penegakan hukum yang memeras, dan main tangkap dengan pasal untuk membuat orang yang salah jadi tidak, dan atau sebaliknya. Untuk menepis kesan jelek masyarakat tentang kejaksaan,  cara satu-satunya adalah menguatkan moral dan tidak terjebak praktek industri hukum.

“Saya tidak bisa melakukan apa-apa, Presiden tidak bisa melakukan apa-apa, karena semua punya batasan kewenangan. Karena itu perlunya pembinaan dan moralitas,” ujar Mahfud dalam Rapat Kerja Teknis Bidang Pidana Umum Kejaksaan Agung via daring, Rabu (16/9/2020).

Rapat Kerja dihadiri 626 peserta rapat, termasuk Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, para Jaksa Agung Muda, para Kepala Kejaksaan Tinggi, Asisten Tindak Pidana Umum dan para Kepala Kejaksaan Negeri.

Mahfud menegaskan kembali, stigma masyarakat terhadap kejaksaan sangat jelek dengan kesan penegakan hukum yang memeras, dan main tangkap dengan pasal untuk membuat orang yang salah jadi tidak, dan atau sebaliknya.

 “Itu adalah praktek industri hukum dan masyarakat sekarang sudah kritis. Sudah tidak bisa dibohongi, kita harus transparan dan akuntabel,” ujar Mahfud.

Kunci moralitas dan tanggungjawab, lanjut Mahfuf, adalah untuk semua jaksa. Kuat dalam sikap, bermoral dan bermental baik dalam melakukan tugas penegakan hukum.

“Kejaksaan Agung tengah berbenah diri. Kuncinya dalam membina insan kejaksaan adalah moral,” Mahfud menandaskan hal yang harus dilekukan terhadap insan Kejaksaan.

Ada King Maker

Sementara itu Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyerahkan sejumlah bukti tambahan terkait perkara Djoko Tjandra ke KPK. Alat bukti yang diserahkan itu berupa transkrip percakapan yang diduga dilakukan oleh tiga tersangka, yakni Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Sirna Malasari (PSM), dan Anita Dewi Kolopaking (ADK).

Baca Juga :   Super Generation Umumkan Pemenang Super Quiz Berhadiah Motor dan Mobil

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menjelaskan, bukti tambahan itu memuat nama-nama lain yang diduga terlibat di kasus Djoko Tjandra dkk. Penggunaan istilah ‘bapakmu’ dan ‘bapakku’ juga ada dalam transkrip percakapan tersebut. Terbaru, adalah  istilah  ‘King Maker’.

“Salah satu yang mengejutkan dan hal terbaru adalah istilah ‘King Maker’ dalam pembicaraan-pembicaraan antara PSM, ADK, dan JST juga,” kata Boyamin kepada wartawan di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Rabu (16/9/2020). Boyamin menyerahkan alat bukti itu dengan harapan KPK bisa mendalami materi-materi masukan yang diberikan MAKI ke KPK. Dia meminta KPK dapat menyelidiki penggunaan istilah ‘King Maker’ itu ditujukan untuk siapa.

“Melihat nama King Maker itu kemudian saya minta dilakukan penyelidikan baru tersendiri yang ditangani oleh KPK untuk meneliti King Maker itu siapa. Karena dari pembicaraan itu terungkap nampaknya di situ ada istilah’King Maker,” ujar Boyamin.

Boyamin menduga sebutan King Maker yang digunakan dalam percakapan itu ditujukan pada sosok pimpinan salah satu tersangka. Sebab, lanjut Boyamin, dalam transkrip yang diserahkan sebagai bukti itu identik dengan percakapan tersangka dengan pimpinan.

“Padahal ada dugaan orang lain dari oknum yang disebut oleh PSM itu pimpinan, dia selalu melapor kepada pimpinan. Dan pimpinan itu identik dengan inisial-inisial itu,” ungkapnya. (B-003) ***