Mahkamah Agung Batalkan  SKB 3 Menteri Din Syamsuddin : Menghilangkan Aspek Sosio-Kultural Yang Ada Di Daerah

89

BISNIS BANDUNG – Mahkamah Agung  membatalkan pemberlakuan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait penggunaan pakaian seragam sekolah. SKB diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kemenag pada 3 Februari 2021

Aturan ini ditujukan bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan Pemda pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Staf Khusus Menteri Agama Mohammad Nuruzzaman mengatakan, pihaknya secara internal dalam waktu dekat segera mempelajari lebih lanjut implikasi dari pembatalan SKB. Kemenag  akan berkoordinasi dengan Kemendagri dan Kemendibudristek karena SKB diterbitkan oleh tiga kementerian.

“Prinsipnya kami menghormati putusan tersebut. Namun kami belum bisa menilai lebih jauh karena belum secara resmi menerima salinan putusannya. Kami baru membaca soal ini dari media,” tutur Nurruzzaman dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/5/21).

Nurrzzaman  menyebutkan, putusan MA atas uji materi SKB 3 Menteri diajukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat adalah produk hukum yang harus dihormati.

Kemenag akan memosisikan persoalan SKB 3 Menteri ini pada koridor hukum sebagaimana yang berlaku di Indonesia, sembil berkoordinasi dengan kementerian terkait dan stakeholder lainnya untuk merespons keputusan MA tersebut.

Tidak relevan

Sebelumnya mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyebut Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri soal penggunaan seragam dan atribut di sekolah tidak relevan dan tidak mendesak.

“Sebaiknya SKB Tiga Menteri ini dihilangkan, dicabut, ditarik, atau saran moderatnya adalah direvisi agar tidak menyimpang dari nilai dasar dan nilai budaya Indonesia,” kata Din dalam diskusi virtual ‘SKB Tiga Menteri Untuk Apa?’, beberapa waktu lalu..

SKB Tiga Menteri tersebut bertentangan dengan sila pertama Pancasila dan Undang-Undang 1945 Pasal 29 tentang Kebebasan Beragama.

Baca Juga :   Persaingan Ketat Low MPV akan Dorong Target Penjualan

“Dapat disimpulkan SKB Tiga Menteri ini tidak relevan, tidak urgen dan tidak signifikan,  sebuah kebijakan yang tidak bijak dan tidak sensitif terhadap realitas,” Ucap Din.

Selain itu, SKB 3 Menteri tersebut dianggap menghilangkan aspek sosio-kultural yang telah ada di daerah. Seperti daerah Sumatra Barat yang khas dengan nuansa Islami, sementara SKB itu dikhawatirkan menghilangkan kekhasan tersebut.

“Ditinjau dari aspek sosio kultural dari masyarakat yang umum dan di banyak daerah memiliki kekhasan dengan local wisdom dan falsafah masing-masing yang sangat beririsan dengan nilai agama. Praktik sosial-budaya dicerahi nilai agama itu jangan sampai dihilangkan,” tuturnya.

Dalam SKB tersebut, Pemda dan sekolah tak boleh mewajibkan atau melarang seragam dengan kekhususan agama. Selain itu, SKB juga mewajibkan kepala daerah dan kepala sekolah mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhasan agama. (B-003) ***