Mantan Komisioner KPU Divonis 6 Tahun Penjara Harun Masiku Si Pemberi Suap Masih Dicari-cari

7

 BISNIS BANDUNG –  Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan divonis hukuman enam tahun penjari dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR  periode 2019-2024. Wahyu juga harus membayar denda Rp150 juta subsider empat bulan kurungan. Vonis itu berdasarkan keyakinan Majelis Hakim,  bahwa Wahyu terbukti menerima suap Rp600 juta dari kader PDIP .

 “Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta saat membacakan amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (24/8).

Vonis itu berdasarkan keyakinan Majelis Hakim, bahwa Wahyu terbukti menerima suap Rp600 juta dari kader PDIP Saeful Bahri. Uang itu supaya KPU memilih caleg PDIP Harun Masiku, menjadi anggota DPR lewat proses pergantian antar waktu.

Wahyu juga terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp 500 juta terkait seleksi anggota KPU Daerah Papua Barat periode 2020-2025. Uang diberikan melalui Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat Rosa Muhammad Thamrin Payapo.

 Uang tersebut diduga diberikan agar Wahyu mengupayakan orang asli Papua terpilih menjadi anggota KPUD. Vonis enam tahun penjara  untuk Wahyu lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut delapan tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider enam bulan kurungan. Tak hanya Wahyu, mantan anggota Bawaslu yang juga eks kader PDIP Agustiani Tio Fridelina divonis empat tahun penjara dan denda Rp150 juta subsider empat bulan kurungan. Harun Masiku memberi suap kepada Wahyu Setiawan lewat mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina untuk mengupayakan pergantian antarwaktu (PAW) caleg dapil Sumsel 1. Kasus ini terungkap melalui operasi tangkap tangan dengan mengamanknan Wahyu dan Agustiani serta menyita uang Rp400 juta di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu, 8 Januari lalu.

Sementara itu terhadap pemberi suap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan, yakni Harun Masiku menjadi atensi khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dua pejabat komisi antirasuah diterjunkan untuk memimpin operasi pencarian Harun Masiku yang sejauh ini masih menjadi buronan.

 “Saya memang telah meminta Pelaksana Tugas Direktur Sidik dan Deputi Penindakan untuk menambah personel Satuan Tugas (Satgas) atau menambah satgas lain pendamping satgas yang ada,” ujar Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango di Jakarta, Selasa (25/8). Menurutnya, KPK tidak berhenti apalagi melupakan pencarian terhadap eks caleg gagal dari PDIP ini. “Walaupun di tengah keterbatasan informasi dan pandemi korona, KPK terus menargetkan penangkapan Harun Masiku. Harus terus mencarinya,” ungkap Nawawi..

Hukum tak boleh ikuti rezim

Sementara itu pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menegaskan hukum tidak boleh mengikuti rezim dari partai politik penguasa. Refly membandingkan perlakuan terhadap pengejaran Joko Tjandra dan Harun Masiku. Terkait kedua nama tersebut,  Joko Tjandra  dana yang dikorupsinya sangat besar , berbeda dengan yang dilakukan Masiku meski hanya sernilai Rp 500 juta dipandang lebih berbahaya. Hal itu lantaran Harun Masiku menyuap penyelenggara Pemilu yang menyiapkan calon pemimpin. “Jika penyelenggara Pemilu yang seharusnya menjadi juri,  bisa disuap maka proses demokrasi  bisa menghasilkan pemimpin tak berintegritas.  Fenomena ini bisa terjadi sebelumnya,” kata Refly, baru-baru ini.  Dikemukakan  Refly, Harun Masiku menyuap lebih bahaya karena terkait integritas, Joko Tjandra gak ada apa-apanya. “Dari Harun Masiku semua akan terkuak,” ujar Refly.   Penangkapan Joko Tjandra menurut Refly karena dipandang sebagai musuh bersama. Sementara Masiku yang awalnya merupakan orang biasa, sontak menjadi orang luar biasa karena adanya konflik kepentingan. Meski demikian dirinya menggarisbawahi fakta Masiku sebagai Caleg PDIP harus kembali dianalisa, apakah lambatnya penangkapan karena partai penguasa di Indonesia. “Satu melindungi Masiku, satu pihak ingin menangkapnya . Kalau hanya Harun Masiku sendiri harusnya ditangkap, tapi gak tau kalau ada kasus apa di belakang ini, bahkan gawat sampai ada kabar dia meninggal. Kalau hukum ikutin rezim akan tumpul ke atas. Makanya sebagai penegak hukum jangan ikutin rezim tapi ikutin negara,” ungkap Refly menambahkan. (B-003) ***