Mardani : Penggabungan Dua Kementerian Seakan Sedang Tari Poco-poco Untuk Bab Riset Dan Teknologi

1

BISNIS BANDUNG – L angkah pemerintahan Jokowi menggabungkan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menunjukan sikap tidak konsisten langkah pemeritahan Jokowi. Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mardani Ali Sera menilai langkah pemerintahan Jokowi menggabungkan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) seakan sedang ‘tari poco-poco’ untuk bab riset dan teknologi.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, menggabungkan  dua lembaga tak semudah memindahkan lemari. “Ada orang sampai program yang dipindahkan dan ini bisa berdampak pada kinerja. Menyedihkan  karena pemerintah seakan sedang ‘tari poco-poco’ untuk bab riset dan teknologi,” ungkap Mardani kepada wartawan, Senin (12/4/2021).

Dikemukakan Mardani, pemerintah berkewajiban menjamin setiap orang memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi serta turut memajukannya.  Hal itu merupakan amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pada masa pandemi Covid-19 saat ini, lanjut Mardani, negara-negara maju berbondong-bondong menginvestasikan dana untuk riset agar menjadi yang terdepan dalam menangkap peluang-peluang besar. Namun, anggaran Kemenristek pada tahun 2020 justru dipotong paling besar. Padahal, menurut Mardani, sekitar 80 % dana penelitian serta pengembangan berasal dari APBN, sedangkan hanya 20 % dari industri. Mardani menyebut angka ini jauh berbeda dengan Singapura maupun Korea Selatan yang mengalokasikan dananya antara 80-84 % dana risetnya berasal dari industri.

Mardani menyebut, Indonesia akan bisa lebih cepat mengembangkan vaksin Merah Putih, jika negara memberikan dukungan anggaran yang nyata. Negara mestinya memberi kesempatan dan dukungan kepada para ilmuwan. “Jangan sampai ilmuwan Indonesia banyak hijrah, ini bukan karena nasionalismenya rendah, namun karena abainya pemerintah. Alih-alih mengakomodasi mereka untuk meneliti, justru menghapus Kementerian Ristek ,” ujar Mardani. Disebutkan, penggabungan ini juga akan menambah beban Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apalagi, masih ada problem di level pendidikan dasar dan menengah yang terlihat dari rendahnya nilai PISA (Programme for International Student Assessment) dan literasi numerasi pengetahuan umum. “Lagi-lagi menunjukkan pemerintah masih trial and error di tahun yang ketujuh,” ucap Mardani. Pemerintahan Jokowi telah memutuskan menghapus Kemenristek dari struktur kabinet dan menggabungkan fungsinya ke Kemendikbud.

Baca Juga :   Adaptasi Kebiasaan Baru Harus Dipatuhi Pelaku Usaha Di Sumedang

Disetujui DPR

Dalam  Rapat Paripurna DPR RI menyetujui penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dengan penggabungan tersebut, Kemendikbud  akan menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi. Pengubahan kementerian  mengacu pada Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian. DPR sebelumnya telah melakukan pembahasan terkait Surpres tersebut dalam Rapat Konsultasi Pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada 8 April 2021. Selain menyepakati penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kemenristek ke Kemendikbud, rapat pengganti Bamus DPR juga menyepakati pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan.  (B-003) ***