Mardani : Segera Revisi UU ITE Jika Tidak, Jokowi Dianggap Sedang Membuat Drama

5

BISNIS BANDUNG – Kontroversi UU ITE yang katanya memuat pasal karet, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dirinya akan meminta kepada DPR untuk melakukan revisi. Ditegaskan  jika  Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)  dalam penerapan tidak memberikan keadilan bagi masyarakat bisa direvisi.

“Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, Undang-Undang ITE ini,” kata Presiden Jokowi dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2/21) yang dikutip  dari Youtube Sekretariat Presiden. Presiden Jokowi menekankan agar penerapan UU ITE tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan.

Jika tidak dapat memberikan rasa keadilan, Presiden Jokowi akan meminta parlemen untuk menghapus pasal-pasal karet yang ada dalam UU ITE. Menurut Jokowi, pasal-pasal dalam UU ITE tersebut bisa menjadi hulu dari persoalan hukum.

“Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” ujar Jokowi.  Ia Kepala Polri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan seluruh jajaran Korps Bhayangkara, untuk lebih selektif dalam menyikapi dan menerima laporan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Saya minta kepada Kapolri, jajarannya lebih selektif, sekali lagi lebih selektif, menyikapi dan menerima pelaporan pelanggaran UU ITE,” ujar Jokowi dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri 2021, di Istana Negara, Jakarta, Senin, yang disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Senin malam. Presiden meminta jajaran Polri menerjemahkan secara hati-hati terhadap pasal-pasal dalam UU ITE yang bisa menimbulkan multitafsir.

Jangan hanya drama

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera berharap Presiden Joko Widodo membuktikan pernyataannya dengan betul-betul melakukan revisi UU ITE. Ia berharap satu bulan ke depan Jokowi mengambil langkah segera menginisiasi revisi.

“Apresiasi niat revisi UU ITE. Perlu bukti dengan waktu yang tegas. Semoga sebulan ke depan sudah ada kemajuan,” ujar Mardani kepada wartawan, Rabu (17/2).Mardani menginginkan niatan revisi UU ITE yang dianggap bermasalah itu benar-benar dijalankan. Jika tidak, Jokowi dianggap hanya sedang membuat drama. “Tanpa revisi UU ITE, jadi drama saja,” ucapnya.

Baca Juga :   Mengapa Masih Banyak Mahasiswa Salah Jurusan

Selain itu, Mardani juga mendorong Jokowi menertibkan para buzzer yang merusak suasana kondusif. “ Pak Jokowi perlu menertibakan para buzzer yang merusak suasana kondisif diantara anak bangsa. Nggak perlu peraturan cukup penegakan hukum dan etika ditegakkan,” ungkap anggota Komisi II ini. Pada Sebelumnya pada kesempatan terpisah  , Madani Ali Sera mengungkapkan , penangkapan sejumlah aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) oleh Bareskrim Polri disesalkan politisi Senayan.  Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS ini menegaskan UU ITE sering digunakan sebagai dalil untuk melakukan penangkapan yang disinyalir hanya untuk membungkam kebebasan.

“Selama ini UU ITE sering dijadikan dasar penangkapan. Padahal mestinya didudukan proporsinya sesuai dengan hak dasar kebebasan menyampaikan pendapat dan hal berserikat,” kata Mardani Ali Sera kepada wartawan, belum lama ini. Atas dasar itu, Ketua DPP PKS tersebut mendorong  ada revisi pasal-pasal pada UU ITE. (B-003) ***