Masih Ada yang Melanggar Pembangunan di KBU

24

MELIHAT pasar yang masih terbuka lebar atas permukiman, hotel, resor wisata, dan kepentingan publik lainnya di Kawasan Bandung Utara (KBU), pembangunan terus betrlanjut.  KBU yang dikategorikan sebagai kawasan  rawan longsor, sumber air bagi masyarakat Bandung serta kawasan yang harus dilindungi, makin hari makin menarik bagi para pengembang. Pembangunan  perumahan, apartemen, hotel, dan sebagainya terus berlanjut. Bahwa kawasan itu akan menjadi sumber malapetaka bagi keselamatan lingkungan dan masyarakat kota Bandung dan sekitarnya, menjadi tidak berarti apa-apa lagi. Konsumen hunian, hotel, dan resor wisata bauatan, selalu laris manis  bagai kacang goreng.

Sejak awal tahun 200-an, KBU menjadi subjek paling menarik dalam berbagai perdebatan tentang lingkungan hidup. Pemerintah, baik kabupaten-kota, maupun provinsi selalu ditempatkan pada posisi yang sangat dilematis. Masyarakat, terutama kaum pembela lingkungan hdup meletakkan kesalahan pada pemerintah.  Pengembang dan konsumen, hanya sebagaipengusaha yang meraup keuntungan dari resor panas itu. Sedangkan konmsumen selalu memburu perumahan yang dibangun di kawadan itu karena letaknya yang sangat strategis. Punya daya investasi tinggi dan cuaca yang sangat menyegarkan.

Para aktivis menilai, pemerintah tidak kosisten dalam pengelolaan KBU. Pada satu sisi pemerintah mengeluarkan aturan yang pada pokoknya melarang pembangunan di kawasan itu apabila pembangunan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun pada kenyataannya, peraturanm itu tumpul dan kalah dengan makin maraknya pembangunan. Tebing, lembah, ceruk, menjadi lahan pembangunan perumahan yang menarik, eksklusif, dan pasti laku keras. Semua peraturan yang dibuat pemerintah tidak mampu lagi membendung penetrasi pembangunan di kawasan terlindunmg itu. Terjadi saling tuding antar-birokrasi, dan mereka terperanjat ketika pembangunan selesai dan berubahlah kawasan yang seharusnya merupakan hutan lindung, kawasan terpantau, dan sumber air tanah bagi orang Bandung baweh, penuh bangunan, berizin atau tuidak berizin.

Akhir Desember lalu, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil berkirim surat kepada Bupati Bandung Barat. Melalui surat No. 640/656/DEMPR,  Gubernur meminta Bupati Bandung Barat menghentikan sementara pembangunan Prameshta Resort Town di Desa Mekarwangi  Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.  Pembangunan yang dilakukan pengembang PT Lembang Permata Recreation Estate itu berupa perumahan sudah terjual 150 buah dari rencana 226 buah. Harganya antara Rp 900 juta– Rp 3 miliar.  Resor itu dibangun di atas tanah pribadi seluas 180 hektar.

Menurut kajian tim yang diturunkan Pemprov, ternyata perumahan mewah itu dibangun di atas lahan  KBU yang tidak boleh didirikan bangunan. Menurut aturan yang berlaku, zona KBU yang berada di atas ketinggioan 1.000 m di atas permukaan laut, terlarang dibangun. Sedangkan Prameshta  selain berada di garis terlarang, juga mendirikan bangunan pada tebing dengan kemiringan di atas 30%.  Karena itu Gubernur Ridwan Kamil meminta Bupati Bandung Barat segera menghentikan pembangunan itu.

Masalahnya, menurut Bupati Bandung Barat, Umbara Sutisna, pembangunan itu dilakuikan setelah mendapat izin . IMB itu keluar sebelum saya jadi bupati. Karena itu saya akan  lihat dulu,“ kata Bupati. Bahkan menurut Bupati pembangunan itu sudah memiliki rekomendasi gubernur. “Sejak pembangunan perumahan dilakukan pada 2009, pihaknya mematuhi aturan yang ditetapkan untuk pembangunan di KBU,”ujar Corporate Communication Prameshta Mountain City, Syarif Akbari kepada pers di Lembang.

Masyarakat peduli lingkungan memberi apresiasi terhadap tindakan Gubernur Jabar yang meminta pembangunan  Pramehta itu dihentikan. Mereka berharap Bupati Bandung Barat, merespon surat guberbnur itu dengan melaksanakan penghentian pembangunan. Pengembabng harus mau menyesuaikan pembangunannya dengan peratutran yang berlaku.

Pembagunan di KBU akan terus bermasalah, selama belum ada tindakan nyata dari pemeintah. ***