Masyarakat Butuh Sosialisasi PSBB

28

TAMPAKNYA  sederhana, PSBB hanya merupakan kelanjutan dari pembatasan sosial berskala kecil. Bedanya, PSBB, pembatasan sosial yang diwarnai sanksi. Semua orang diminta tinggal di rumah masing-masing. Siapa saja yang berani keluar rumah, ditegur. Mobil dilihat jumlah penumpangnya. Semua orang yang berada di luar rumah harus menggunakan masker. 

Pelaksanaan PSBB, apalagi disertai sanksi, harus dipahami masyarakat secara luas. Rakyat yang memahami pelaksanaan dan tujuan PSBB, pasti tidak akan berani melanggarnya. Masyarakat akan memahami peraturan dan tujuan PSBB melalui sosialisasi yang masif. Sosialisasi hanya dengan bentuk keterangan pejabat, melalui televisi nasional, tentu tidak cukup, dan tidak efektif. Masih banyak anggota masyarakat yang memaki-maki Ketua DKM, karena di mesijd di lingkungannya tidak diselenggarakan salat Jumat dan salah berjamaah.

Dalam sosialissi penyebaran dan penanggulangan corona, peran media massa tentu sangat besar. Masyarakat tahu tentang penyebaran covid-19, jumlah orang terpapar, baik yang positif covid-19 maupun yang sembuh atau meninggal dunia, diketahui masyarakat melalui media massa. Bahkan penutupan Masjidil Haram, Nabawi di Makkah dan Madinah, diketahui masyarakat  karena ada berita pada media massa.

Berkaitan dengan itu, pemerintah daerah, provinsi, kota, dan kabupaten sebaiknya melakukan pendekatan terhadap media massa di daerah. Baik lembaga penyiaran maupun media cetak, dan online, dipastikan tidak akan memuat berita hoaks berkaitan dengan corona itu. Media massa daerah (local) selalu mendapat berita dari sumber pertama dan berita terkonfirmasi. Beberapa kali lembaga penyiaran Jakarta memuat berita nonkonfirmasi bahkan hoaks karena berita itu diambil dari medsos dan bukan dari sumber pertama.

Ada berita pada TV Jakarta yang menyatakan, Masjid Haram dan Masjid Nabawi sudah dibuka kembali. Berita itu sempat viral padahal berita itu benar-benar hoaks. Semua masjid dan Haram serta Nabawi, justru ditutup lebih rapat lagi. Yang boleh salat di sana hanyalah pegawai pengurus masjid itu, orang luar, siapapun tidak boleh masuk. Pemetrintah Arab Saudi jika memberlakukan jam malam lebih awal yakni dari pk 15.00 sampai pk 06.00.

Berita hoaks lainnya, dikabarkan, 150 orang kalangan istana  Kefrajaan Arab Saudi terpapar covid-19, Raja Salman mengungsi. Menurut youtuber yang selalu ada di Makkah dan Madinah, tidak ada keluarga istana yan terpapar covid-19. Raja dan keluarga tidak mungkin meninggalkan istana karena ia yang mengeluakan maklumat jam malam yang semakin ketat.

Media massa lokal punya komitmen berjibaku mencari berita dari sumber pertama, terkonfirmasi, dan langsung serta resmi. Kontribusinya terhadap langkah pemerintah menanggulangi virus corona, sangat besar tidak dilatarbelakangi maksud maksud tertentu, baik politik maupun komersial. Wajar apabila pemerintah (daerah) menaruh perhatian lebih fokus terhadap keberadaan media masa lokal.

Sebanyak 42 industri dikabarkan akan mendapat kompensasi akibat covid-19. Dari sebanyak itu, tidak tercantum industri pers. Orang media massa lokal, tidak mengharapkan bantuan, kompensasi, atau apa pun namanya dari pemerintah. Namun alangkah bijaknya bila pemerintah mengapresiasi kinerja media massa daerah (lokal). Sosialisasi semua program, baik yang berkaitan dengan corona maupun kebijakan lain, dapat disebarkan ke masyarakat luas melalui media massa lokal.

Baru-baru ini, Dewan Pers dan Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) mengajukan permohonan kepada pemerintah, industri pers dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Permintaan itu tidak berlebihan, paling tidak, bagi keberlangsungan hidup media massa lokal . ***