Masyarakat Mengapresiasi KPK Menyeret Politikus PDIP Koruptor Dana Bansos Diancam Hukuman Mati

3

BISNIS BANDUNG –  Upaya KPK untuk membongkar korupsi di Kementerian Sosial  diapresiasi masyarakat. KPK saat ini sedang menelisik dua politikus PDI Perjuangan, HH dan IY . Keduanya diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial yang nilainya triliun-nan rupiah.

Sebelumnya Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto mengungkapkan , KPK bersiap membuka penyelidikan baru. “Masalah ini menjadi concern kami. Ini dalam proses lidik, kami tidak akan cerita banyak,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, baru-baru ini. Masyarakat diminta bersabar, dan memberikan KPK waktu untuk menyelisik dugaan keterlibatan politikus PDIP tersebut.
Kader PDIP , yakni mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara resmi telah menjadi tersangka dalam kasus suap bantuan sosial Covid-19 di wilayah Jabodetabek. Ia  menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu (6/12/2020) dini hari setelah penetapan tersangka. Penetapan tersangka Juliari bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat Kemensos. KPK meringkus 6 orang di Jakarta dan Bandung dalam OTT tersebut. Penangkapan dilakukan hari Jumat 4 Desember 2020 jam 23.00 sampai Sabtu 5 Desember 2020 jam 02.00 dini hari. KPK telah melakukan tangkap tangan terhadap tersangka PPK pada program bansos di Kemensos RI.  Mensos Juliari diduga terima suap Rp17 Miliar .  Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menambahkan ,penangkapan terhadap pejabat Kementerian Sosial ini mendapatkan reaksi dari masyarakat. Banyak yang meminta agar pelaku dihukum mati. Alasannya, korupsi dilakukan di saat masyarakat sedang mengalami kesulitan, akibat dampak pandemi Covid-19. Masyarakat menyebut sebagai tindakan biadab. Sementara  Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi persnya mengulas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merujuk pada pasal 2 tentang penindakan. Dalam UU itu memang ada ancaman hukuman mati. “Kita akan bekerja berdasarkan keterangan saksi dan bukti apakah bisa masuk ke dalam pasal 2 UU 31 Tahun 1999,” ujar Firli , belum lama ini.

Baca Juga :   Polri Akan Panggil Paksa Pengacara Djoko Jika Kembali Mangkir Dari Panggilan

Pantas dihukum mati

 Dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid 19 di Kementerian Sosial, menurut  Ketua Relawan Jokowi Mania , Immanuel Ebenezer merupakan prilaku tidak berprikemanusiaan.  Dalam program berita yang ditayangkan Kompas tv , Selasa malam (26/1/21) berharap  KPK  memiliki keberanian untuk membongkar korupsi bansos yang diduga melibatkan elite PDIP . “ Kita tinggal lihat apakah KPK berani enggak,” ungkap Immanuel.

 Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto  mengaku, pihaknya kesulitan membongkar kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) covid-19 yang menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebagai tersangka , karena banyak saksi “menutup mulut” saat diperiksa.  Termasuk mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara . Berbagai pendapat yang dirangkum Bisnis Bandung.com terkait gerakan “tutup mulut” terkait korupsi bansos di Kemensos , diduga karena ada rasa takut oleh pemimpin besar jika membuka aib korupsi dilingkungannya. (B-003) ***