Menanti Daerah Otonomi Baru

44

BISNIS BANDUNG – Pemekaran wilayah atau daerah otonomi baru (DOB) sudah dinantikan, maka Pemerintah Pusat  diharapkan segera menghentikan  moratorium DOB tersebut, seiring dengan aspirasi  masyarakat Jawa Barat  dewasa ini.

Provinsi Jabar yang memiliki luas wilayah 35.377,76 Km2, dengan jumlah penduduk hampir mencapai 50 juta jiwa atau sekitar 20% dari penduduk Indonesia. Namun, kenyataannya hanya memilliki 27 Kab/kota. Padahal, Provinsi Jatim  mempunyai  38 Kab/kota dan Provinsi Jateng  didukung 35 Kab/kota.

“Pembentukan DOB itu untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Mempercepat terjadinya percepatan pembangunan di daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ”  kata ujar anggota Komisi I DPRD Jabar, H. Mirza  Agam Gumay dari Fraksi Partai Gerindra ini, Minggu (8/12-2019).

Di samping itu untuk meningkatkan daya saing daerah dan daya saing nasional serta memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah. Hal ini bermuara pada peningkatan IPM (Indek Pembangunan Manusia) yaitu kualitas pendidikan, kesehatan dan daya beli.

Ia menyebut pembentukan calon DOB Cianjur Selatan, sudah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 tentang prioritas daerah pemekaran yaitu Cianjur Selatan, Garut Selatan, Bandung Timur, Bogor Selatan, Tasikmalaya  dan Cirebon.

Agam Gumay  mengatakan, DPRD Jabar ering menerima aspirasi desakan pembentukan DOB dan meminta dicabutnya moratorium DOB.  Di antaranya   dari Forum Koordinasi Daerah Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkoda PP DOB) dan dari Ampres (Forum Amanat Presiden).

Mereka (Forkoda PP DOB dan Ampres-red), merupakan representatif perwakilan masyarakat yang menginginkan pembentukan DOB. Ada 6 usulan DOB terdiri dari Bogor Barat dari Kab Bgogor; Garut Selatan dari Kabupaten Garut; dan Sukabumi Utara dari Kabupaten Sukabumi. Ketiga DOB ini sudah masuk dalam program Legislasi nasional.

Sedangkan tiga lagi yaitu  Bekasi Utara (Kab. Bekasi), Indramayu Barat (Kab. Indramayu) dan Cianjur Selatan (Kab. Cianjur). Ketiga Calon DOB ini sudah dikaji ditingkat Kabupaten masing-masing dan sudah pernah disampaikan ke DPRD Jabar. Namun belum, dilakukan pengkajian karena keburu keluar moratorium DOB.

Ia mengatakan, pada saat melaksanakan kegiatan Reses I di wilayah Cianjur Selatan, beberapa warga bertanya dan menyampaikan aspirasi tentang perkembangan calon DOB Cianjur Selatan ?

“Selaku wakil rakyat Kabupaten Cianjur, tentunya secara pribadi maupun selaku anggota Komisi I DPRD Jabar, sangat mendukung penuh pencabutan moratorium DOB dan percepatan pembentukan DOB Cianjur Selatan, ” tandasnya.

Persetujuan pembentukan DOB Cianjur Selatan itu, sudah dikeluarkan oleh Pemkab Cianjur dan sudah dikaji dan disetujui oleh DPRD Cianjur. Bahkan, luasan wilayah mencapai 14 Kecamatan. Calon DOB Cianjur Selatan memiliki beberapa potensi PAD seperti dari sektor Pertanian, Perkebunan, Kelautan, Pariwisata, dan lainnya yang siap dikembangkan bila sudah menjadi DOB. (B-002)***