Mencuatkan Kebingungan Masyarakat Ditengah Pandemi Covid 19 Komunikasi Pemerintah Kacau

52

BISNIS BANDUNG – Ekonomi senior sekaligus pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini menilai komunikasi pemerintah dalam  penanganan virus Corona (COVID-19) kacau balau , hingga menimbulkan kebingungan di masyarakat. Apalagi ketika muncul wacana pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

“Wacana pelonggaran sudah membawa dampak PSBB semakin tidak disiplin dan mengarah kepada ketidaktaatan dalam kebijakan dan peraturan pemerintah. Sebabnya tidak lain adalah komunikasi yang kurang baik, bahkan kacau dari pejabat pemerintah , mulai dari awal penghindaran dan menolak/denial terhadap COVID-19,” kata Didik

Ia  menyitir celetukan-celetukan pejabat pemerintah yang pernah terucap selama pandemi Corona ini.

“Komunikasi yang menjadi blunder sangat banyak sekali, di antaranya cukup makan nasi kucing dari menteri, minum saja susu kuda liar dari Wapres dan kebingungan memahami larangan mudik dan pulang kampung, dari Presiden sendiri sebagai materi komunikasi yang salah kaprah dan ditanggapi negatif oleh masyarakat,” tutur Didik , Rabu (20/5/2020).

Menurutnya, cara komunikasi yang buruk dari pemerintah itulah yang menyebabkan kebijakan dalam penanganan Corona ini jadi tidak efektif.

“Hasil dari kebijakan tersebut terlihat pada saat ini di mana terjadi kebingungan publik di tengah simpang siur kebijakan yang tidak konsisten,” ujar Didik menegaskan.

Ia  meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhati-hati dalam menangani pandemi ini, apalagi jika memang ada pelonggaran PSBB.

Pertanda tidak percaya

“Presiden harus berhati-hati dan bertanggung jawab terhadap pelonggaran dan wacana pelonggaran yang sudah salah kaprah dan ditanggapi terserah saja oleh publik dan masyarakat luas. Ini sebagai pertanda tidak percaya dan pasrah terhadap keadaan,” ungkap Didik. Menurutnya, kebijakan PSBB di Indonesia paling buruk jika dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN.

“Dengan melihat fakta yang ada dan kurva yang masih terus meningkat, maka atas dasar apa wacana dan rencana pelonggaran akan dilakukan? Baru wacana saja sudah semakin tidak tertib dan PSBB dilanggar secara massal di berbagai kota di Indonesia tanpa bisa diatur secara tertib oleh pemerintah,” tegas Didik.

Ia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhati-hati dalam menangani penyebaran Corona ini. Jika tidak, maka risiko yang ditanggung sangatlah besar.

“Jika Presiden dan jajaran pemerintahannya tidak berhati-hati,  kejadian pandemi ini bukan tidak mungkin memakan korban lebih banyak lagi. Sekarang sudah berkembang lebih berat dengan kurva yang terus meningkat. Kebijakan PSBB sudah sejak awal sangat setengah hati dan hasilnya sangat jauh dari sukses,” tambah Didik. (B-003) ***