Mendikbud Tidak Menindak Pegawai Yang Berbuat Kesalahan ? Tak Mungkin Perbuatannya Tidak Diketahui Akan Menimbulkan Kegaduhan

7

BISNIS BANDUNG – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Keputusan No 57 tahun 2021 tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang yang tidak lagi mencantumkan Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam Standar Nasional Pendidikan. Keputusan tersebut diteken Jokowi pada 30 Maret 2021.

“Standar Nasional Pendidikan digunakan pada pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat pada jalur pendidikan formal, jalur pendidikan nonformal dan jalur pendidikan informal,” bunyi pada PP tersebut. Dalam aturan ini, pemerintah memutuskan untuk menghilangkan Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam Standar Nasional Pendidikan pada kurikulum pendidikan tinggi. Seperti dilansir BNBC Indonesia , Jumat (16/4/21) yang dikutip Bisnis Bandung.com

Dalam Undang-Undang (UU) 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pancasila dan Bahasa Indonesia masuk dalam kurikulum tertinggi. Sementara pada PP Ini, kedua topik tersebut dihilangkan. Pasal 40 PP tersebut menyebutkan kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan angkat bicara terkait hal ini. Pemerintah menegaskan Pancasila dan Bahasa Indonesia tetap menjadi mata pembelajaran wajib di pendidikan tinggi.

Mengundang reaksi

“Ketentuan mengenai kurikulum pendidikan tinggi pada PP SNP mengikuti UU Sisdiknas,” ujar Pelaksana Tugas Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud Hendarman.

Hendarman mengemukakan, terbitnya PP 57/2021 merupakan mandat dan turunan dari UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU 12/2012, tetap berlaku sebagaimana mestinya.

“Sehingga kembali kami tegaskan bahwa mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia tetap menjadi mata kuliah wajib di jenjang pendidikan tinggi,” ujarnya menegaskan. Hilangnya mata pelajaran Pancasila banyak mengundang reaksi dari berbagai lapisan masyarakat. Mereka menduga adanya human error pejabat dilingkungan Kemendikbud . Belum lama ini ada wacana akan menghapus mata pelajaran Sejarah Indonesia, Pendidikan Agama di SMA dan SMK. Sekarang berlanjut pada mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia. Pertanyaannya kenapa Mendikbud tidak menindak tegas para pegawai yang sering berbuat kesalahan tersebut. “ Tak mungkin pegawai yang berbuat eror tersebut tidak mengetahui apa yang diperbuatnya akan menimbulkan kegaduhan,”ungkap seorang pendidik yang enggan disebu namanya. (B-003) ***

Baca Juga :   5 Cara Sederhana Mencegah Flu