Menegakan Kedaulatan Pangan Mengantisipasi Dampak Virus Covid-19

2

BISNIS BANDUNG — World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 menyatakan, Coronavirus Disease 2019 atau covid-19 sebagai pandemi internasional. Menyusul Tiongkok, kondisi ini mendorong beberapa negara, seperti Italia dan negara lainnya mengambil tindakan isolasi atau lockdown untuk mencegah masifnya penyebaran virus covid-19. Dalam konteks ini di Indonesia berdasar data per 18 Maret 2020 mencatat terdapat 227 orang positif terpapar virus covid-19 yang tersebar di 8 provinsi.

Menyikapi kondisi ini, Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) Agus Ruli Ardiansyah mendorong pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi dampak  virus covid-19 terhadap sektor pangan. Kebijakan isolasi yang dilakukan negara-negara yang terdampak covid-19 juga berimplikasi pada laju ekspor-impor bahan pangan, namun sebaliknya mulai memprioritaskan pada kebutuhan dalam negeri. “Pemerintah sebelumnya telah menyatakan akan mengalihkan anggaran/dana pembangunan infrastruktur untuk dialokasikan pada penanganan virus covid-19. SPI berpandangan pengalihan dana tersebut juga harus mencakup pada penguatan sistem pangan yangg tidak tergantung dari pasar pangan global,” kata Agus Ruli.

Agus Ruli menjelaskan, melihat dari beberapa kebutuhan pangan di Indonesia seperti kacang kedelai, gula, gandum, bawang, sampai dengan beras yang masih diimpor dari negara-negara yang saat ini juga terkena virus covid-19. “Dalam situasi terburuk, virus covid-19 dapat memicu terjadinya kelangkaan bahan-bahan pangan dan kebutuhan pokok lainnya, mengingat tidak tersedianya bahan pangan yang diproduksi di dalam negeri, sampai dengan penutupan akses impor untuk memproteksi dengan alasan keamanan pangan (food safety),” paparnya , Senin (23/3/20)  di Bandung.

Ketua Departemen Luar Negeri DPP SPI Zainal Arifin Fuad menambahkan, dengan melihat dampak dan efek domino dari covid-19 sebagai pandemi internasional, SPI  mengingatkan pemerintah Indonesia tentang konsep ‘Kedaulatan Pangan’ untuk menghadapi situasi akibat wabah maupun bencana berkepanjangan menjadi relevan. Dikemukakan Zainal , untuk kebijakan jangka panjang, prasyarat-prasyarat utama kedaulatan pangan, seperti  pangan tidak sekedar komoditas yang diperdagangkan , pembatasan penguasaan pangan oleh korporasi,pengutamaan produksi pangan dalam negeri serta pertanian rakyat dalam merumuskan kebijakan pangan dan pertanian.  Semua itu lanjut Zaenal ,  sudah sesuai dengan apa yang dimandatkan di dalam Undang-Undang (UU) Pangan nomor 18 tahun 2012, UU nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU Perlintan), UU Hortikultura No.13 Tahun 2010, UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan UNDROP (Deklarasi PBB Tentang Hak Asasi Petani dan Rakyat yang Bekerja di Pedesaan).

Menurut Zainal, hal tersebut tidak terlepas dari rapuhnya sistem pangan suatu negara apabila menggantungkan diri pada distribusi atau rantai pasokan global yang berorientasi kepentingan pasar yang rentan akan spekulasi. Sementara itu untuk kebijakan jangka pendek, SPI mendesak pemerintah untuk memberikan insentif terhadap petani kecil sebagai produsen pangan dalam negeri sebagai stimulus menghadapi potensi kelangkaan pangan.“Hal ini sesuai dengan konsep Kedaulatan Pangan yang memposisikan petani kecil dan pertanian keluarga petani sebagai produsen pangan di suatu negara,” ujar Zainal yang juga anggota Komite Koordinasi Internasional La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional). (E-018)***