Mengubah Sertifikat Tanah ke Digital Berbahayakah?

7
Mengubah Sertifikat Tanah ke Digital Berbahayakah?

BISNIS BANDUNG– Chairman Communication & Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Dahlian Persadha menilai rencana pemerintah mengganti sertifikat kepemilikan tanah berbasis kertas ke dalam bentuk digital bukanlah perkara mudah.

Pasalnya, masih banyak hal yang wajib ditambahkan untuk menghindari terjadinya perubahan atau manipulasi sertifikat kepemilikan tanah digital oleh pihak tak bertanggung jawab.

“Salah satunya penerapan digital signature (tanda tangan digital) untuk menjaga otentifikasi setiap dokumen. Sehingga dapat mendeteksi perubahan dokumen sertifikat tanah digital dari hasil manipulasi oleh orang yang tidak berhak,” katanya kepada  wartawan.

Dia  mengungkapkan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari perubahan yang tidak diinginkan atau manipulasi adalah penggunaan fungsi hash. Hash adalah suatu kode dari hasil enkripsi yang umumnya terdiri dari huruf maupun angka yang acak.

Namun yang jelas, implementasi fungsi tersebut tak semudah membalikkan telapak tangan. Karena dibutuhkan sumber daya yang tidak sedikit, terutama untuk fungsi hash kriptografi dengan tingkat keamanan di atas fungsi hash tandar.

Sementara itu, Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang BPN Dwi Purnama menegaskan diterbitkannya sertifikat tanah elektronik, tidak otomatis sertifikat analog ditarik oleh pemerintah.

“Perlu dijelaskan juga sesuai dengan pasal 16 peraturan tersebut bahwa tidak ada penarikan sertifikat analog oleh kepala kantor,” ujarnya seraya menambahkan hal itu didasarkan pada pasal 16 ayat 3 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik yang terbit pada awal tahun ini.

Di dalam beleid itu disebutkan penerbitan sertifikat tanah elektronik dilakukan melalui pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar atau penggantian sertifikat tanah yang sudah terdaftar sebelumnya berupa analog menjadi bentuk digital.

Baca Juga :   Targetkan 78% Pemilih, Kpud Kbb Lantik 55 Relawan Demokrasi

“Jadi saat masyarakat ingin mengganti sertifikat analog ke elektronik atau terjadi peralihan hak atau pemeliharaan data, maka sertifikat analognya ditarik oleh kepala kantor digantikan oleh sertifikat elektronik,” kata Dwi.

Belakangan ini masyarakat Indonesia dihebohkan dengan rencana pemerintah mengubah sertifikat kepemilikan tanah yang berbasis kertas ke dalam bentuk elektronik atau digital. Kehebohan makin menjadi-jadi setelah muncul informasi yang menyebut  Badan Pertanahan Nasional (BPN)  akan menarik lembaran sertifikat kepemilikan tanah masyarakat untuk diganti menjadi sertifikat digital.

Jelas saja masyarakat heboh, mereka khawatir dengan keamanan  seritifikat tanah elektronik.Terlebih mereka tidak memegang salinan dalam bentuk fisik yang selama ini menjadi ‘alat pertahanan’ ketika menghadapi sengketa.(B-002)***