Menjaga Alih Fungsi Lahan

357

GUBERNUR DKI Jakarta, Anies Baswedan menutup hotel dan griya pijat Alexis di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Anies Baswedan menya- takan, Alexis ditutup karena masalah perizinan dan terutama karena hotel itu membuka praktik yang menjurus ke prostitusi. Artinya masalah moral.

Meskipun tindakan tegas gubernur baru itu mendapat tentangan, baik dari dalam pemerintahan maupun organisasi, banyak yang meng- apresiasi tindakan tegas seperti itu.
Yang harus dipikirkan bersama ialah nasib para pekerjanya. Menurut pihak hotel, sekitar 400 orang pekerja harus dirumahkan. Jumlah itu sebagian dari 1.000 orang pekerja.

Itu di Jakarta, .di Kabupaten Karawang juga terjadi lagi penutupan atau penghentian pembangunan permukiman. Wakil Bupati Karawang, Jimmy Ahmad Zamakhsyari, datang langsung ke lokasi pembangunan di Desa Beng- le, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang.

Menurut Wabup Karawang, pembangunan perumahan itu menyalahi aturan.”Saya menduga ada oknum di pemerintahan Kabupaten Karawang sehingga izin pembangunan perumahan di lahan sawah teknis bisa keluar. Saya yakin, Bupati tidak mengetahui hal ini. Masak sih, area persawahan kelas I dibabat habis untuk perumahan,” sergah Jimmy seperti dimuat PR (1/11).
Seperti juga apresiasi terhadap tindakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tindakan yang dilakukan Wabup Karawang juga harus mendapat aprersiasi.

Eksekutif dan legislatif Kabupaten Karawang diharapkan memiliki satu kata dalam menjaga alih fungsi lahan di Karawang. Daerah Karawang ditetapkan sebagai lahan penerapan ketahanan pangan Jabar dan nasional.

Dalam pada itu, Karawang juga mempunyai daya tarik sangat kuat para investor mancanegara, membangun industri di kawasan itu. Banyak sekali pabrikan yang berlomba mendirikan pabrik dan kawasan industri, baik di selatan maupun di utara.

Akibat persaingan sangat ketat itu, upah minimum kota/kabupaten (UMK) Karawang termasuk paling tinggi di Indonesia. Upah minimum provinsi (UMP) Jabar tahun 2018 nanti, hanya Rp 1,42 juta, sedangkan Karawang sudah berada pada angka Rp 3,9 juta.

DKI Jakarta saja hanya Rp 3,35 juta. Setiap saat buruh migran berduyun-duyun datang ke Karawang, di samping Bekasi.Hal itu merupakan peluang bagi para pengembang memba­ngun perumahan.

Dengan kemampuan lobi tingkat tinggi, para pengembang, baik dari Jakarta, Bandung, maupun dari kota lain, mendapatkan lahan cukup luas untuk membangun kompleks perumahan.

Pemerintah Kabupaten Karawang sejak lama sudah menyusun tata ruang yang terbuka. Perda RTRW Kabupaten Karawang mengatur zona perumahan, zona industri, zona perdagangan. Pada kenyataannya, masih banyak pengembang yang melanggar perda tersebut.

Mereka membangun di persawahan teknis yang ditetapkan sebagai kawasan yang tidak boleh dialihfungsikan. Anehnya, menurut Wabup, para pengembang itu mengantongi surat izin pembangunan.

Pengembang yang membangun permukiman di Desa Bengle juga ketika didatangi Wabup Jimmy, memperlihatkan berkas perizinan. Namunh Wabup mengabaikannya. Tindakan tegas seperti itulah yang sudah harus diterapkan dalam menjaga kredibilitas undang-undang dan pemerintahan.

Tanpa tindakan tegas, apalagi di balakangnya ada tindakan kongkalikong, semua peraturan yang dibuat, akan sia-sia. Karawang sebagai lumbung beras nasional dalam waktu singkat akan berubah menjadi kawasan industri terluas di Indonesia bahkan mungkin secara internasional.

Lalu apa yang akan kita tinggalkan bagi anak cucu kita? Kita tidak lagi punya lahan pertanian. Keturunan kita kelak hanya akan mendapat warisan lingkungan yang rusak akibat perluasan pabrik dan limbah industri. Ya Tuhan, jauhkanlah keadaan seperti itu dari kehidupan kami dan anak cucu kami.***