Menurut Serikat Pekerja Posko THR tak Jamin Eksekusi para Penunggak

4
THR keagamaan 2021

BISNIS BANDUNG–Kementerian Ketenagakerjaan telah meluncurkan Pos Komando (Posko) Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 2021. Posko THR keagamaan 2021 ini bertujuan untuk memberikan pelayanan konsultasi pembayaran THR keagamaan, memantau pelayanan pengaduan pembayaran THR keagamaan, memantau pelaksanaan penegakan hukum pembayaran THR keagamaan dan melakukan koordinasi terkait hasil pelaksanaan penegakan hukum pembayaran THR keagamaan dengan instansi terkait.

Keberadaan posko THR keagamaan ini  adalah merupakan bentuk fasilitas pemerintah agar pekerja atau buruh mendapatkan THR keagamaan, benar-benar bisa dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Posko THR ini melibatkan seluruh internal Kemenaker juga melibatkan tim pemantau dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dan dari unsur Organisasi Pengusaha yang duduk dalam keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional. Tim pemantau ini bisa memantau jalannya posko THR 2021 serta memberi masukan kepada tim posko mengenai pelaksanaannya. Layanan posko THR ini  meliputi tiga aspek utama yakni informasi seputar kebijakan dan peraturan THR keagamaan tahun 2021, ruang konsultasi, kemudian pengaduan pelaksanaan THR keagamaan tahun 2021.

Menanggapi keberadaan posko THR, Ketua Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Nasional – DPP SPN, H.Iwan Kusmawan SH menegaskan, Posko THR dibentuk hanya menerima pengaduan saja sekaligus mendata perusahaan dan jumlah pekerja yang tidak mendapatkan haknya, jadi tidak bisa eksekusi sekalipun sudah lapor sama Posko THR.

Efektivitas penindakan pelanggaran itu ada pada bidang pengawasan, karena sesuai kewenangannya pengawas harus memonitor perusahaan yang abu – abu.”Berdasarkan pengalaman dan data kementrian, yang tahun lalu saja masih nunggak belum bayar, gimana tahun ini. “Ya bisa ditindaklanjuti bisa juga tidak, terbukti tidak mendapat sangsi apapun. Kondisi saat ini perusahaan beralasan covid 19,jadi ini alasan tepat,” tegasnya kepada Bisnis Bandung,  Senin (26/4/2021) di Bandung.

Dikatakan mantan Ketua DPD SPN Jabar ini, alasan minimnya penindakan dan pengawasan terhadap penunggak yakni, alasan klasik pengawas terbatas dari dulu sampai sekarang, seolah tidak ada solusinya. Fungsi Serikat jelas melindungi pekerja dari tindakan pelanggaran dan serikat sudah berjuang untuk mendapatkan haknya, tetapi karena perusahaannya tidak bersedia membayar.

“Tidak tegasnya sanksi berefek kepada kerugian pekerja, dampak kepada pekerja mereka tidak menikmati THR sebagaimana peraturan perundangan, dengan kata lain kerugian secara materi,” ujarnya.

Sementara itu Ketua DPD KSPSI Jawa Barat/Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI, Roy Jinto menegaskan, Posko THR pastinya ada manfaatnya. Posko THR bermanfaat, buruh bisa mengadukan permasalahan THR ke posko baik datang secara langsung atau bisa lewat telepon, sms dan watshap.

Tahun 2020 ada satu perusahaan di kota Cimahi yang sampai saat ini belum menyelesaikan pembayaran THR 2020, akibat dari kebijakan pemerintah yang mengizinkan THR ditunda dan dicicil. “Itu yang kita ketahui karena ada laporannya, saya yakin ada perusahaan-perusahaan lain yang buruhnya tidak berserikat mengalami hal yang sama, serikat pekerja sudah melaporkan kepada Disnaker setempat namun sampai mau puasa 2021 belum ada penyelesaian,” katanya.

Dampak buruh tidak mendapatkan THR multiplayer efek,  berdampak secara pribadi tidak bisa membeli kebutuhan pada saat hari raya lebaran, secara umum daya beli buruh pada saat hari raya tidak ada, komsumsi masyarakat menurun yang ujungnya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang akan minus.

Sedangkan, Sekretaris Aliansi Buruh Jabar, Iyan Sopyan mengatakan,THR sangat dibutuhkan pekerja/buruh untum memenuhi kebutuhan pada saat hari raya keagamaan, sehingga THR mutlak harus diberikan sebelum jatuhnya hari raya, kalau sesudah hari raya apalagi dicicil, sudah melenceng dari makna dan tujuan THR itu sendiri.

Ia menilai  Menaker keliru  tentang THR, sudah diatur oleh Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 dan Permenaker nomor 6 tahun 2016, masa mengeluarkan lagi SE yang isinya tidak sejalan dengan aturan sebelumnya yang lebih tinggi menurut hilarki peraturan perundangan.

”Harusnya kalau mau mengeluarkan SE adalah untuk menegaskan bukan memberikan ruang untuk dimusyawarahkan sesuatu yang sudah diatur dalam aturan, pengusaha jelas diuntungkan karena bisa mengotak atik lagi pemberian THR dan pekerja/buruhlah yang akan menjadi korban. Tentang THR sebenarnya dengan diam saja Kemnaker sudah bagus, dari pada berbuat sesuatu tetapi merugikan orang banyak, masalah kebijakan Kemnaker tentang THR akan menjadi topik utama dalam peringatan may day 2021,” pungkasnya kepada BB.  (E-018)***