Menyoal Kawasan Bandung Utara

54

HAMPIR dipastikan kehebohan kerap terjadi saban tahun. Apalagi kalau bukan meributkan soal lahan kritis di Kawasan Bandung Utara (KBU) yang  berdampak buruk  bagi  ekosistem  Kota Bandung, Kab.Bandung, Kab.Bandung Barat dan  Kota Cimahi. Di musim penghujan  seperti saat ini,  pemberitaan  soal KBU  makin kencang.

KBU yang sejatinya untuk konservasi  lahan, malah berlomba-lomba  mendirikan  bangunan yang tidak sepatutnya. Pemda  hanya  sampai mendata,  jarang sampai pada penegakan aturan. Entahkan  karena   antara Pemprov Jabar dan Pemkab/Pemkot mempunyai domain masing-masing. Akibatnya bangunan  megah itu sulit dikendalikan.

Tak pelak lagi, alih fungsi lahan konservasi yang terus berlangsung di Kawasan Bandung Utara menjadi ancaman Kota Bandung dan sekitarnya. Ancaman tersebut di antaranya banjir bandang dan longsor. Kawasan Bandung Utara kian memprihatinkan.

Ini akibat peralihan fungsi lahan resapan air dari hutan lindung menjadi lahan pertanian dan perumahan. Kondisi ini membuat Walhi Jabar mendesak pemerintah provinsi untuk menghentikan sementara perizinan pembangunan.

Sebelumnya Pemprov Jawa Barat mengimbau pemerintah tingkat II tak mudah memberi izin pembangunan berskala besar. Padahal Pemerintah Kabupaten Bandung dan Bandung Barat menyebut rekomendasi juga terkucur dari pemprov.

Kini  muncul kabar baru Pemprov Jabar tengah mempersiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) baru yang mengatur Kawasan Bandung Utara (KBU). Konon,  mulai tahun depan, segala pembangunan di KBU yang tak mendapat rekomendasi gubernur dinyatakan batal secara hukum.

Bertulkah selama ini, rekomendasi gubernur untuk KBU kerap ditafsir keliru.

Banyak yang menganggap, rekomendasi gubernur hanya bersifat masukan. Oleh sebab itu, mulai tahun  depan yang tinggal menghitung hari disiapkan Pergub-nya untuk mengurangi tafsir-tafsir yang keliru selama ini terkait pengendalian KBU.

Tahun depan Pergub tentang KBU akan lahir untuk memastikan rekomendasi sebagai syarat. Barang siapa yang menerbitkan izin tanpa rekomendasi batal secara hukum. Nah, Pergub baru nantinya  yang  akan mempertegas proses penindakan.

Moga saja  Kawasan Bandung Utara  nantinya  tidak lagi menjadi lahan  kritis, tapi betul-betul berfungsi  sebagai lahan konservasi.

Heru,  Terusan Buahbatu Bandung